RIAU24.COM - Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2024, kini menghadapi gelombang tekanan politik baru: ancaman pemakzulan yang disuarakan oleh kelompok purnawirawan TNI.
Fenomena ini menjadi tanda kemelut politik yang kian membara di tubuh kekuasaan pasca pemilu, sekaligus memperlihatkan rapuhnya legitimasi moral Gibran di mata sebagian kelompok nasionalis senior.
Rocky Gerung, pengamat politik kritis, tak tinggal diam melihat perkembangan ini.
Ia menilai, kondisi di mana purnawirawan TNI ikut mendesakkan wacana pemakzulan terhadap Gibran adalah pertanda serius bahwa kepercayaan terhadap pasangan Prabowo-Gibran mulai runtuh dari kalangan yang dulu menjadi pilar negara.
"Kalau sampai para purnawirawan TNI ikut bicara tentang pemakzulan Gibran, itu artinya legitimasi dia bukan sekadar dipersoalkan oleh rakyat biasa, tetapi oleh orang-orang yang punya sejarah menjaga republik ini," ujar Rocky dalam sebuah diskusi politik, Sabtu (27/4).
Menurut Rocky, wacana pemakzulan yang mencuat bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan, melainkan refleksi kegagalan Gibran membangun kredibilitas sejak awal pencalonan.
Ia mengingatkan, sejak dipaksakan menjadi calon wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, Gibran memang membawa beban politik besar yang kini berbalik menjadi ancaman nyata.
"Dia lahir dari pelanggaran etika konstitusi. Itu dosa asal yang sekarang menuntut balasan politik," tegas Rocky.
Tekanan dari Purnawirawan: Sinyal Keretakan dalam Kubu Nasionalis
Wacana pemakzulan terhadap Gibran yang dihembuskan purnawirawan TNI ini bukan isapan jempol. Forum-forum pertemuan kelompok purnawirawan, termasuk yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan TNI (PPAD) dan sejumlah tokoh senior militer, mulai menyuarakan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan nasional hasil Pilpres 2024.
Mereka mempersoalkan cacat moral dan hukum dalam proses politik yang mengantarkan Gibran ke kursi wapres, serta khawatir akan masa depan demokrasi Indonesia jika kepemimpinan nasional dipandang hanya sebagai perpanjangan tangan dinasti politik.
“Kalau purnawirawan saja berani bicara tentang pemakzulan, itu berarti krisis legitimasi sudah mencapai jantung pertahanan moral bangsa,” komentar Rocky.
Purnawirawan bukan sekadar kelompok pensiunan biasa; mereka adalah representasi dari memori kolektif perjuangan nasional. Ketika mereka berbicara, itu membawa bobot sejarah dan nilai-nilai ideologis yang tidak bisa diabaikan.
(***)
