RIAU24.COM -Gerakan separatis Papua, Maluku, hingga Aceh Kembali menjadi sorotan setelah slogan "Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua" muncul di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini.
Dalam sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial, sekelompok orang diduga warga negara Indonesia (WNI) dengan berpakaian adat berfoto sambil mengacungkan slogan bertuliskan "Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua" di ruang sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Momen itu tampak berlangsung dalam pembukaan sidang ke-24 United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April-2 Mei mendatang.
Dalam salah satu video yang beredar di media sosial, terlihat petugas keamanan United Nations Departement of Safety and Security (UNDSS) mendatangi meja sekelompok orang tersebut dan mengambil slogan kertas yang mereka bawa bertuliskan "Free Maluku", "Free Papua", dan "Free Aceh".
Salah satu delegasi itu mengeklaim bahwa teguran dari petugas keamanan dating setelah kehadiran mereka dilaporkan oleh Asisten Penasihat Militer Perwakilan Tetap RI di PBB.
"Ini kan forum PBB, suka-suka kita. Kita punya hak, bukan DPR Indonesia. Kau melarang-larang kita," ujar salah satu anggota delegasi dalam video tersebut.
PBB diketahui rutin menggelar berbagai sidang yang fokus terhadap berbagai isu hak asasi manusia, termasuk soal jaminan hak masyarakat adat di berbagai negara.
Respon Pemerintah
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah (Roy) Soemirat, membenarkan insiden slogan berbunyi "Free Papua, Maluku, dan Aceh" di forum PBB itu.
Roy menganggap kejadian tersebut tidak bertanggung jawab dan hanya mencari sensasi belaka.
"Memang ada insiden mengenai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) beberapa hari yang lalu," kata Roy ke awak media usai konferensi pers di Gedung Palapa pada Kamis (24/4).
"Amat disayangkan, memang ada beberapa individu yang menyalahgunakan kehadirannya di forum tersebut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penyelenggaraan forum itu sendiri," ungkap dia.
Dengan demikian, saat ada orang-orang yang bisa hadir ke forum PBB meski dengan bendera NGO tetapi memanfaatkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu tak bisa diterima bahkan oleh organisasi internasional itu sendiri.
"Jadi ketika ada orang-orang mencari sensasi yang melakukan hal tersebut sudah jelas-jelas itu melakukan tindakan yang menyalahgunakan forum dan mungkin dapat dikatakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bahkan tidak memiliki etika sama sekali apalagi etika untuk berperilaku dalam masyarakat internasional," ungkap Roy.
(***)
