RIAU24.COM - Aktivis demokrasi dan pegiat pemilu, Titi Anggraini menyebut menjaga sopan santun dalam mengkritisi kebijakan pemerintah malah memperlambat penerapannya.
Hal ini disampaikannya untuk menjawab pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta masyarakat menjaga sopan santun dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dikutip dari rmol.id, Jumat 4 April 2025.
Tambahnya, sopan santun bukan hanya urusan rakya.
"Namun juga harus diwujudkan oleh pemerintah dalam setiap proses pengambilan kebijakan," ujarnya.
"Sopan santun itu: buat UU tidak ngebut diam-diam apalagi instan. Prosesnya beneran terbuka, transparan, dan sungguh-sungguh melibatkan masyarakat/pemangku kepentingan," sebutnya.
Belum lagi sikap pemerintah yang kerap meminta masyarakat menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) jika tidak puas terhadap undang-undang.
"Hal ini dilakukan tanpa membuka ruang dialog sebelumnya," sebutnya.
"Tidak nantangin rakyat modelan, kalau tidak puas, gugat saja ke MK," ujarnya.
