RIAU24.COM - Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari Selasa (4 Februari) untuk menarik AS keluar dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia (UNHRC) dan meninjau pendanaan untuk badan global itu.
Trump juga telah memerintahkan untuk menarik AS dari Badan Bantuan PBB untuk Palestina (UNRWA).
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Washington berencana untuk meninjau keterlibatannya dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).
Trump juga menarik AS dari UNHRC pada 2018 selama masa jabatan pertamanya. Namun, mantan presiden Joe Biden mengembalikan keanggotaan pada tahun 2021 setelah menjabat.
Gedung Putih mengatakan PBB bias
Sekretaris Staf Gedung Putih Will Scharf menuduh bahwa badan-badan PBB memiliki ‘bias anti-Amerika.’
"Secara lebih umum, perintah eksekutif menyerukan peninjauan kembali keterlibatan dan pendanaan Amerika di PBB mengingat kesenjangan liar dan tingkat pendanaan di antara berbagai negara," kata Scharf.
Presiden telah mengatakan bahwa sementara PBB memiliki potensi luar biasa, PBB tidak dijalankan dengan baik.
“Badan internasional itu harus bertindak," kata Trump kepada wartawan. "Ini tidak dijalankan dengan baik, sejujurnya, dan mereka tidak melakukan pekerjaan itu."
"Itu harus didanai oleh semua orang, tetapi kami tidak proporsional, seperti yang selalu kami lihat," katanya.
Trump menambahkan, "Banyak dari konflik yang sedang kita kerjakan ini harus diselesaikan, atau setidaknya kita harus memiliki bantuan dalam menyelesaikannya. Kami sepertinya tidak pernah mendapatkan bantuan. Itu harus menjadi tujuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa."
PBB menanggapi keputusan Trump
Menanggapi pengumuman Trump, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric mengatakan bahwa Guterres telah bekerja tanpa lelah untuk menerapkan banyak reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi.
"Dukungan AS untuk PBB telah menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan memajukan keamanan global," katanya.
"Sekretaris Jenderal berharap dapat melanjutkan hubungan produktifnya dengan Presiden Trump dan Pemerintah AS untuk memperkuat hubungan itu di dunia yang bergejolak saat ini," tambahnya.
(***)
