RIAU24.COM - Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai rencana Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung yang ingin merombak seluruh gapura perbatasan wilayah di Jakarta lalu ditambahkan dengan ornamen Betawi, bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo memberikan instruksi ke jajaran di pusat dan daerah untuk menghemat anggaran, tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dikutip dari inilah.com, Rabu 5 Februari 2025.
"Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran kementerian/lembaga, APBD Tahun 2025, transfer ke daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025," bunyi beleid yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.
Dia pun meminta Pramono memprioritaskan belanja yang langsung menyentuh rakyat.
"Apalagi kan sekarang era penghematan, jadi sebaiknya gubernur lebih memprioritaskan kepada kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan apa kebutuhan langsung masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan berbeda, pengamat kebijakan publik IDP-LP Riko Noviantoro menilai program Pramono tersebut belum memiliki urgensi untuk dikerjakan.
" Serta cuma buang-buang anggaran saja," ujarnya.
Menurutnya, Pemprov perlu memprioritaskan anggaran pada program sekolah swasta gratis dan sarapan gratis.
"Dalam skala yang besar saya pikir belum ada urgensi membangun simbol-simbol atau identitas kelokalan dengan Jakarta, dengan identitas Betawinya," ujarnya.
Pastinya, merombak seluruh gapura yang ada di Jakarta memerlukan biaya besar sehingga tidak bisa dijadikan prioritas untuk saat ini.
