RIAU24.COM - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa meminta PDIP tak bergabung ke Koalisi Indoneisa Maju (KIM).
Jika PDIP bergabung dengan KIM dia yakin hubungan keduanya tak lebih bersifat transaksional dikutip dari inilah.com, Sabtu 1 Februari 2025.
Dugaannya munculnya sejumlah mahar sebagai syarat bergabungnya PDIP ke KIM.
Mahar tersebut mulai dari menunda KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga syarat mengganti Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung.
"Nah dari sinilah kita paham bahwa gabungnya PDIP sifatnya transaksional bukan kepentingan umum," ujarnya.
Dia pun menyarankan agar PDIP tetap berada di luar barisan koalisi, sekaligus menjaga keseimbangan politik di era prabowo Subianto.
"Lebih ideal berada di luar pemerintahan karena kepentingan keseimbangan pengelolaan pemerintahan. Parpol itu fungsi sebagai entitas pendidikan politik artinya bukan hanya kepentingan politik praktis melainkan kepentingan publik lebih diutamakan," sebutnya
