RIAU24.COM - Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol telah menentang panggilan untuk hadir di sesi interogasi atas deklarasi darurat militernya yang berumur pendek untuk kedua kalinya dalam seminggu.
Yoon tidak muncul untuk diinterogasi atas dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan setelah diperintahkan untuk menghadiri Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi di Gwacheon, selatan Seoul, pada pukul 10 pagi pada hari Rabu.
Yoon sebelumnya gagal menanggapi panggilan terpisah oleh jaksa penuntut pada 15 Desember.
Yoon, yang menjabat sebagai jaksa penuntut tingkat tinggi negara itu sebelum memasuki politik, telah diskors dari tugasnya sejak 14 Desember, ketika Majelis Nasional memilih pemakzulannya dalam pemungutan suara 204-85.
Mahkamah Konstitusi Korea saat ini sedang mempertimbangkan apakah akan menegakkan mosi tersebut dan mencopot Yoon dari jabatannya, sebuah langkah yang harus disetujui oleh setidaknya enam dari sembilan hakim.
Pengadilan telah menjadwalkan sidang publik pertamanya tentang masalah ini pada 27 Desember dan bisa memakan waktu hingga enam bulan untuk menyampaikan keputusannya.
Pemilu baru akan diadakan dalam waktu dua bulan jika pencopotan Yoon dikonfirmasi.
Deklarasi singkat darurat militer Yoon pada 4 Desember mengejutkan Korea Selatan, menjerumuskan negara itu ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade.
Yoon, yang mengatakan deklarasi itu ditujukan untuk mengatasi kekuatan anti-negara, telah membela tindakannya sebagai legal dan berjanji untuk secara adil menghadapi penyelidikan terhadapnya.
(***)
