RIAU24.COM - Demo PPN 12 persen digelar hari ini, Kamis 19 Desember 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Masyarakat mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan kebijakan yang dianggap mencekik kondisi warga tersebut.
Tak hanya masyarakat sipil, BEM SI menilai kenaikan PPN 12% tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat dan kenaikan lapangan pekerjaan untuk rakyat.
Soal penjelasan pemerintah bahwa kenaikan PPN menjadi 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah, menurut BEM SI tetap saja efeknya akan berdampak ke daya beli masyarakat umum.
Baca Juga: Fotonya Dipakai Produk Kosmetik Tanpa Izin, Natasha Wilona Lapor Polisi
"Jika PPN 12% tidak dibatalkan dan turun, maka kami turun (demonstrasi) serentak di seluruh Indonesia!" kata Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal, Jumat (20/12).
"Kawan-kawan sedang mengkaji di setiap kampus. Kami sedang eksternalisasi untuk mencari mitra strategis dalam eskalasi isu ini. Namun anggota Aliansi BEM SI berjumlah 350 kampus dan tersebar 14 wilayah di seluruh Indonesia (siap, red) untuk turun demonstrasi di seluruh Indonesia," kata Satria.
BEM SI berharap kebijakan pemerintahan segaris dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. BEM SI meminta rencana kenaikan PPN menjadi 12% dikaji ulang.
"Pidato Presiden Prabowo harus linear dengan kebijakannya dengan bicara kesejahteraan rakyat," kata Satria.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan PPN jadi 12% penting untuk menjaga stabilitas perekonomian, perlindungan sosial sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diharapkan bisa terwujud melalui peningkatan pendapatan negara.
Rencana kenaikan PPN tersebut sudah menuai penolakan di pengujung 2024 ini. Ada petisi online yang muncul atas nama 'Bareng Warga' dengan judul 'Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!' sejak 19 November 2024 kemarin. Demonstrasi di depan Istana Merdeka Jakarta dilakukan anak-anak muda juga digelar menolak kenaikan PPN.
Baca Juga: Jokowi dan Aguan Dituntut Ganti Rugi Rp612 Triliun Imbas PSN PIK2 yang Dianggap Melanggar Hukum
Ketua DPR Puan Maharani berpendapat rencana kenaikan PPN perlu mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, serta mencermati dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan PPN menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, menurutnya setiap kebijakan harus dirumuskan berlandaskan keadilan sosial.
