RIAU24.COM - Komisi III DPRD Provinsi Riau akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Senin (10 November) mendatang. Pemanggilan ini untuk membahas terkait proses demosi atau penurunan jabatan yang menimpa Kepala Inspektorat Riau.
"Kami mengawasi kinerja inspektorat karena mitra kita. Ketika didemosikan, artinya ada kegagalan dan kami harus tahu penyebabnya," ujar Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, Kamis 6 November 2025.
Ia mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan pengakuan secara nasional. Di tengah proses pembahasan anggaran (banggar) yang menurutnya "jauh dari mandatori", justru Inspektorat Riau tercatat memperoleh nilai tinggi dalam penilaian di tingkat nasional.
"Kami di banggar anggaran inspektorat jauh dari mandatori, ternyata inspektorat di nasional mendapat nilai tinggi di nasional. Ini yang perlu kami klarifikasi," jelas Abdullah.
Pertemuan dengan BKD pada Senin nanti tidak hanya akan membahas persoalan demosi. Abdullah menambahkan bahwa rapat juga akan mendiskusikan evaluasi terhadap dinas-dinas yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
"Kita ingin pendapatan Riau lebih baik. Tentu asesmen dinas-dinas yang berkaitan dengan pendapatan harus dilakukan dengan baik," pungkas politisi PKS ini.
