RIAU24.COM - SIAK, 3 November 2025 — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak di bawah kepemimpinan Bupati Afni menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola dan stabilitas keuangan daerah. Dalam waktu lima bulan masa kepemimpinan, Pemkab Siak telah berhasil melunasi utang hampir Rp200 miliar dari total tunda bayar tahun anggaran 2024.
Berdasarkan data keuangan per 20 Oktober 2025, realisasi pembayaran utang daerah telah mencapai Rp198,29 miliar, atau sekitar 60,65 persen dari total kewajiban sebesar Rp326,94 miliar. Sisa kewajiban sebesar Rp128,65 miliar akan diselesaikan secara bertahap hingga akhir 2026 demi menjaga keseimbangan fiskal daerah. “Sejak awal kami fokus menata keuangan dan menuntaskan kewajiban daerah. Namun program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian,” ujar Bupati Siak Afni, saat ditemui di kediaman Gubernur Riau, Senin (3/11/2025).
Distribusi Pembayaran dan OPD Terbesar
Dari hasil rekapitulasi, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dengan nilai tunda bayar terbesar yakni:
Dinas PUPR: Rp103,97 miliar (dibayar 69,24%)
Dinas Kesehatan: Rp56,65 miliar (dibayar 58,33%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Rp30,41 miliar (dibayar 35,55%)
Sementara itu, OPD lain seperti Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian juga mencatat progres pembayaran di atas 60 persen.
Pemkab Siak juga menuntaskan tunda bayar beasiswa PKH tahun 2024 senilai Rp8,41 miliar, yang disalurkan di awal masa pemerintahan Afni–Syamsurizal.
Stabilitas Fiskal dan Pelayanan Publik
Meski fokus menata keuangan, Pemkab Siak memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Mayoritas APBD terserap untuk belanja pegawai ASN dan non-ASN sebanyak 18.500 orang, di tengah populasi 501 ribu jiwa penduduk Siak.
“Kami menjaga agar fiskal Siak tetap sehat untuk kemaslahatan bersama. Gaji dan honor pegawai tetap terbayar, sambil kami jalankan program-program kerakyatan,” tegas Bupati Afni.
Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut
Meski tengah menata keuangan, program pembangunan fisik tahun 2025 tetap berjalan. Melalui Dinas PUPR, pemerintah memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan di tiga kecamatan dengan total anggaran Rp24,46 miliar serta kegiatan pengawasan sebesar Rp790 juta.
Proyek strategis tersebut meliputi:
Peningkatan Jalan Sawit Permai–Teluk Merbau (1,5 km)
Peningkatan Jalan Poros Lubuk Miyam–Kuala Gasib (3 km)
Peningkatan Jalan Siak–Tumang (Merempan Hulu) (1,5 km)
Pekerjaan fisik ini sebagian besar sudah berjalan menggunakan berbagai sumber pendanaan, termasuk dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, sebagai bagian dari upaya memperkuat pemulihan ekonomi daerah.
Langkah Pemulihan dan Transparansi
Pemkab Siak terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat penyaluran tunda salur serta menekan defisit anggaran. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat posisi keuangan daerah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal yang transparan dan akuntabel.
“Kita ingin Siak terus bergerak maju meski dalam tantangan fiskal. Yang penting, keuangan daerah tetap sehat, pembangunan tetap berjalan, dan masyarakat terus merasakan manfaatnya,” tutup Bupati Afni.(Lin)
