RIAU24.COM -Polemik mengenai ijazah SMA Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini terus menuai perdebatan di ruang publik.
Ada keraguan Gibran memiliki ijazah SMA sah yang digunakan sebagai dokumen persyaratan jadi wapres lalu.
Terkait isu mengenai ijazah Wapres Gibran ini, analis politik, Hendri Satrio menilai bahwa masalah ijazah Gibran ini merupakan kasus yang harus mendapat perhatian pihak terkait dan segera menyelesaikannya.
Salah satu alasannya kata Hendri Satrio karena Gibran saat ini adalah pejabat negara dan masih menjabat sebagai wakil presiden.
Dengan begitu, ketika ada desakan dari masyarakat terkait persoalan ijazahnya, maka negara harus segera menyelesaikannya dengan mengungkap fakta yang sesungguhnya.
Dia menyebut, respons terhadap kasus ijazah Wapres Gibran dengan mantan Presiden Joko Widodo tentu akan berbeda kendati isunya sama yakni persoalan ijazah.
"Case ijazah Jokowi dan Gibran ini beda banget keharusan durasi penyelesaiannya. Jokowi bisa menunggu polemik diselesaikan, tapi kalo Gibran harus disegerakan, sebab saat ini dia pejabat negara, sedang dan masih menjabat. Demikian pendapat ini disuarakan," jelas Hensa - sapaan akrab Hendri Satrio.
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyebut persoalan mengenai latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dibuka secara transparan di ruang publik.
Dikatakan Feri, publik berhak mengetahui secara jelas riwayat pendidikan Wapres, khususnya terkait masa sekolah Gibran di luar negeri.
“Kan kita berhak tahu siapa (yang punya ijazah). Nah ini jadi memang harus dibongkar,” ujar Feri dalam videonya yang beredar, dikutip Selasa (21/10/2025).
Ia menyebut munculnya pertanyaan publik terkait lamanya Gibran menempuh pendidikan di Singapura dan Australia harus dijawab secara terbuka.
“Nah di titik itu muncullah beberapa hal ya soal informasi berapa tahun untuk sekolah di Singapura, berapa tahun untuk sekolah di Australia ini Wapres,” ucapnya.
Feri menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Gibran disebut sempat menempuh pendidikan di lembaga bahasa bernama Insearch yang berada di bawah University of Technology Sydney (UTS).
“Teman-teman yang tamatan UTS bilang, Insearch itu underbown-nya UTS, lembaga pendidikan bahasa untuk persiapan masuk kampus karena IELTS tidak cukup,” jelasnya.
Namun, lanjut Feri, lembaga tersebut hanya memberikan sertifikat kursus bahasa, bukan ijazah setara pendidikan formal di Indonesia.
“Ini hanya sertifikat bimbel. Disetarakan, iyalah. Tapi nggak bisa disamakan dengan tingkatan pendidikan seperti SMA di Indonesia, karena pembelajarannya berbeda,” tegasnya.
Oleh karena itu, Feri menilai penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk membuka kejelasan soal dokumen pendidikan tersebut agar tidak terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
(***)
