RIAU24.COM -Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menuai sorotan setelah ia secara tegas menolak penggunaan dana APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Menteri bergelar doktor bidang ekonomi dari Purdue University itu, mengatakan, proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang sejak awal diskemakan bussiness-to-bussiness (B2B) harus diselesaikan tanpa melibatkan APBN.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Firnando Hadityo Ganinduto, hingga Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar, sepakat dengan sikap Purbaya.
Terlebih, utang proyek warisan Presiden ke-7 Jokowi itu mencapai sekitar Rp 116 triliun.
Seperti diketahui, proyek ambisius Whoosh digarap pada pemerintahan Jokowi.
Melalui cap proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016, proyek yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari China Developement Bank (CDB) itu dikebut.
Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu juga yang meletakkan batu pertama pada Januari 2016, dan meresmikannya pada 2 Oktober 2023.
Sampai pertengahan 2025, jumlah penumpang Whoosh sebanyak 16 ribu sampai 18 ribu orang per hari pada hari kerja, dan 18 ribu sampai 22 ribu per hari pada akhir pekan.
Angka tersebut belum menyentuh target 31 ribu penumpang per hari yang dicanangkan sejak awal.
Ogah Tanggung Utang Whoosh
Menkeu Purbaya secara implisit menuntut pertanggungjawaban penuh dari Danantara. Karena telah menerima lebih dari 80% dividen BUMN, Danantara dinilai harus logis dan adil dengan turut bertanggung jawab mengelola utang proyek Whoosh.
Menurutnya, APBN tidak boleh menjadi pelarian proyek bermasalah.
"Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ungkap Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama govenrment."
"Jangan kalau enak swasta, kalau gak enak government. Saya pikir begitu ya," lanjut tegasnya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa skema untuk membenahi utang Whoosh. Salah satu opsinya yakni menyerahkan infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah.
Artinya KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light). Dengan demikian, utang infrastruktur itu akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.
Opsi yang pertama adalah berupa penyertaan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Ini dimaksudkan agar perusahaan lebih mandiri secara keuangan sehingga beban bunga dan kewajiban pembayaran utang diharapkan bisa lebih proporsional.
(***)
