RIAU24.COM - Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin berharap kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikelola secara independen dan profesional.
Serta dijauhkan dari konflik kepentingan atau conflic of interest bisnis pribadi pejabat BP BUMN maupun BPI Danantara, dikutip dari rmol.id, Minggu,12 Oktober 2025.
Hal ini karena BUMN dituntut untuk menopang negara, menyumbang keuntungan, dan menghasilkan pendapatan bagi kas negara.
Sehingga, dibutuhkan pengelolaan aset dan investasi nasional yang profesional, produktif, dan berdaya saing.
"Dalam arsitektur ekonomi nasional, BUMN merupakan salah satu tiang penyangga utama. Melalui kinerja korporasi yang sehat, BUMN diharapkan mampu memperkuat kemandirian keuangan negara, mengurangi ketergantungan fiskal, dan menjadi motor pembangunan yang berkelanjutan," harapnya.
Meskipun seperti itu, keberhasilan misi tersebut sangat bergantung pada status dan tata kelola BUMN itu sendiri.
"Apakah benar-benar dikelola sebagai entitas bisnis yang profesional, dengan kepemilikan negara yang tegas dan bebas dari intervensi non-struktural," ujarnya.
"Hal paling penting dalam fase reformasi kelembagaan saat ini adalah mewujudkan zero intervensi terhadap BUMN. BUMN harus dikelola secara independen dan profesional, dijauhkan dari konflik kepentingan (conflic of interest) bisnis pribadi pejabat BP BUMN maupun BPI Danantara," tutupnya.
