RIAU24.COM - Isu ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat, meskipun Kepolisian melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menyatakan dokumen tersebut asli. Namun, pengumuman itu tidak serta-merta meredakan kecurigaan publik.
Pertanyaan utama justru bergeser: bukan sekadar apakah ijazah itu otentik, melainkan bagaimana dokumen tersebut diperoleh, serta apakah prosedur administrasi negara telah dijalankan sebagaimana mestinya.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai kerumitan ini bukanlah kebetulan. Menurutnya, kasus ijazah Jokowi “dikondisikan rumit” agar polemik terus hidup di ruang publik.
“Persoalannya bukan hanya soal barangnya asli atau palsu, melainkan soal kepemilikan dan keabsahan proseduralnya. Itu yang membuat publik terus bertanya,” ujarnya.
Rocky menjelaskan, dalam metodologi pembuktian akademik, terdapat dua pendekatan: verifikasi dan falsifikasi. Verifikasi dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin bukti pendukung untuk memastikan suatu klaim benar. Sebaliknya, falsifikasi cukup mencari satu cacat untuk membatalkan seluruh klaim.
“Jadi meskipun sudah ada pernyataan keaslian, cukup satu titik lemah untuk menggugurkan kepercayaan publik,” kata Rocky.
“Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan sekadar ijazahnya. Karena bila publik menganggap seorang pemimpin sering tidak jujur, maka setiap klaim kejujuran berikutnya akan dipertanyakan, termasuk soal ijazah,” tegasnya.
Pernyataan kuasa hukum yang menyebut bahwa penunjukan ijazah berpotensi menimbulkan kekacauan juga dinilai Rocky tidak masuk akal.
Lebih jauh, Rocky menekankan bahwa sebagai kepala negara, Jokowi tidak dapat diposisikan seperti individu biasa. Warga negara memiliki hak untuk bertanya, dan kepala negara berkewajiban menjawab dengan prosedur administratif yang jelas.
“Itu argumen bodoh. Mengapa rakyat harus dianggap panik hanya karena melihat dokumen pendidikan seorang presiden?” katanya.
“Ini bukan perkara pribadi Jokowi sebagai individu, melainkan tanggung jawabnya sebagai presiden. Jadi, tidak relevan bila warga diminta percaya begitu saja,” ujarnya.
Di sisi lain, langkah hukum yang ditempuh justru membuka ruang polemik yang lebih luas. Menurut Rocky, ketika Presiden Jokowi memilih melaporkan pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, maka konsekuensi logisnya adalah pembuktian di pengadilan. Proses tersebut berpotensi menjadi panjang, melibatkan saksi ahli yang saling berdebat, hingga riuh dukungan maupun penolakan publik.
“Ini akan memicu energi politik yang besar, bahkan bisa menguras fokus Presiden Prabowo di awal pemerintahannya. Karena untuk pertama kali, seorang mantan presiden harus berhadapan dengan proses hukum di pengadilan,” kata Rocky.
Ia juga mengingatkan bahwa dinamika ini bersinggungan dengan kondisi sosial-ekonomi yang rapuh. Dalam beberapa bulan terakhir, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, tekanan utang negara, hingga isu pemakzulan wakil presiden menjadi latar belakang yang memperburuk keresahan masyarakat.
Rocky menutup analisisnya dengan peringatan bahwa keterlambatan Jokowi menjawab tuntutan publik sejak awal telah menimbulkan efek berantai.
“Sidang ijazah akan bersilangan dengan isu ekonomi dan politik lain, sehingga situasi bisa makin riuh,” ungkapnya.
“Seandainya sejak awal presiden menjelaskan dengan terbuka, polemik ini tidak akan sepanjang ini. Karena kepala negara yang menunda kejujuran berarti tidak memahami bahwa dampaknya akan panjang, dan dampak itu kini sudah kita saksikan,” ujarnya.
Kasus ijazah Jokowi tampaknya belum akan berakhir. Pernyataan keaslian dari lembaga kepolisian tidak cukup untuk menghentikan kontroversi. Selama keraguan publik dibiarkan menggantung, selama itu pula perlawanan akan terus muncul.
(***)
