RIAU24.COM - Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bimo Adi Nursanthyasto menyebut pihaknya saat ini mulai menggarap gedung-gedung pemerintahan penting.
Gedung penting itu seperti kantor legislatif (DPR) dan yudikatif (Mahkamah Agung), dikutip dari kompas.com, Sabtu, 6 September 2025.
Alokasi anggarannya senilai Rp 4,73 triliun, merupakan bagian dari total permohonan anggaran tambahan sebesar Rp14,92 triliun yang diajukan Otorita IKN untuk mempercepat pembangunan di ibu kota baru.
Anggaran ini digunakan untuk melanjutkan paket pekerjaan pembangunan gedung yang sudah dimulai pada tahun 2025.
Proyeknya menggunakan skema kontrak tahun jamak (multi-years contract) yang diperkirakan akan selesai pada awal tahun 2028.
Pihaknya juga berencana membangun hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), serta TNI dan Polri.
Proyek hunian ini akan dimulai pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4,42 triliun.
Selain itu, anggaran tambahan juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendukung.
"Bangunan itu seperti aksesibilitas dan utilitas kawasan legislatif dan yudikatif," ujarnya.
Bangunannya menelan biaya Rp 5,17 triliun.
Termasuk penataan kawasan pusat pemerintahan sebesar Rp 600 miliar.
