RIAU24.COM - Pengamat sekaligus Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menilai keputusan DPR RI memangkas sejumlah tunjangan bagi anggotanya dianggap sebagai sinyal positif.
"Kesediaan dan kerelaan DPR RI memotong sejumlah tunjangan bagi anggota sebagai respons terhadap aspirasi dan tuntutan publik merupakan hal positif dan harus diapresiasi oleh kita semua," ujarnya, dikutip dari inilah.com, Sabtu, 6 September 2025.
"Hal itu menjadi langkah awal baik bagi langkah-langkah lanjutan lain DPR RI dalam rangka melakukan reformasi diri secara kelembagaan maupun juga secara personal para anggota DPR RI," tambahnya.
Tambahnya, apabila DPR mampu konsisten menjaga sikap responsif terhadap aspirasi masyarakat luas, citra lembaga legislatif di mata publik berpotensi membaik.
"Apabila DPR RI bisa terus konsisten bersikap responsif terhadap aspirasi publik luas seperti ini, maka sangat mungkin DPR RI tidak lagi menjadi lembaga negara dengan tingkat public trust terendah di antara lembaga-lembaga negara lain," ujarnya.
Untuk diketahui, DPR menetapkan penghentian sejumlah tunjangan dan fasilitas bagi anggotanya sejak 31 Agustus 2025.
Keputusan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat 5 September 2025.
