RIAU24.COM -Tunjangan rumah untuk DPR hingga puluhan juta rupiah per bulan menjadi pemantik kemarahan rakyat Indonesia yang memicu demonstrasi di banyak kota sejak pekan lalu.
Hal ini imbas gelombang besar demo itu, DPR dan pemerintah memastikan akan mengevaluasi tunjangan untuk DPR, bukan hanya tunjangan perumahan.
Faktanya, tunjangan perumahan itu ternyata juga ada di tingkat DPRD seperti di DKI Jakarta, Depok (Jawa Barat), dan Kota Tangerang (Banten).
Pertengahan Agustus lalu, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan salah satu dasar pihaknya menetapkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR adalah sokongan serupa bagi anggota DPRD DKI.
Kala itu dia menerangkan nilai tunjangan rumah bagi anggota DPR itu tak ditetapkan secara asal. Nilai ditetapkan melalui administrasi formal dengan Kementerian Keuangan.
"Nilai ini ditetapkan berdasarkan kajian dengan salah satu benchmark-nya, yaitu tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD DKI Jakarta," katanya.
Merujuk Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022, tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD DKI adalah sebesar Rp78,8 juta termasuk pajak per bulan, dan anggota DPRD Rp70,4 juta termasuk pajak per bulan.
Mengutip dari Antara, Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia Ari Subagyo mengatakan unjuk rasa di Gedung DPR/MPR yang berujung kerusuhan dalam beberapa hari terakhir harus menjadi bahan instrospeksi bagi para wakil rakyat, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Dia menyebutkan gaji dan tunjangan legislator DPRD DKI Jakarta setidaknya mencapai Rp139,2 juta per bulan. Jika diakumulasikan dalam satu tahun, maka jumlahnya mencapai sekitar Rp1,67 miliar.
"Kondisi belakangan harus membuat DPRD DKI segera berbenah. Terlebih, gaji dan tunjangan pasti lebih fantastis dari DPRD di daerah atau provinsi lain di Indonesia yang tak luput dari amukan massa," kata Ari, Selasa (2/9).
Menurut Ari, penghasilan legislator DPRD DKI Jakarta akan semakin 'gemuk' berkat tunjangan reses serta kunjungan kerja (kunker) ke dalam dan luar negeri.
"Saya minta ini juga dievaluasi. Pak Presiden sudah tegas menyampaikan. Legislator DPRD DKI itu juga ada tunjangan rumah hingga transportasi. Harus dievaluasi," kata Ari menegaskan.
(***)
