RIAU24.COM - Gelombang demonstrasi besar-besaran melanda sejumlah kota di Indonesia Senin (25/8), dipicu oleh kenaikan tunjangan rumah bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Aksi protes yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah terjadi bentrokan dengan aparat, menewaskan sedikitnya enam orang.
Di tengah kericuhan tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melaporkan bahwa 20 orang masih hilang hingga 1 September 2025.
Aksi demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tiba-tiba ricuh. Unjuk rasa yang awalnya berjalan damai, pecah tat kala usai ibadah salat magrib, Senin (1/9).
Baca Juga: Muncul di Peta Dunia, Para Ilmuwan Temukan Samudra Baru
Media Perancis AFP dalam laporannya berjudul 20 missing after deadly Indonesia protests menyebut, sedikitnya 20 orang masih hilang setelah aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak pekan lalu.
“Per 1 September ada 23 laporan orang hilang. Setelah proses pencarian dan verifikasi, 20 orang masih belum ditemukan,” kata Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam pernyataan resminya.
AFP melaporkan, kasus orang hilang tersebut tersebar di Bandung, Depok, serta tiga wilayah administratif di DKI Jakarta, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.
Satu insiden lainnya terjadi di lokasi yang belum diketahui. The Guardian juga menyorot isu serupa.
Dalam artikel berjudul Twenty missing in Indonesia protests, rights group says, media Inggris ini menekankan bahwa kemarahan publik awalnya dipicu oleh tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan atau nyaris 10 kali lipat upah minimum di Jakarta.
Amarah kian meluas setelah seorang pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, Affan Kurniawan, tewas dilindas mobil rantis Brimob di lokasi demonstrasi.
“Sedikitnya enam orang tewas sejak aksi dimulai, sementara 20 orang lainnya masih hilang,” tulis The Guardian mengutip pernyataan KontraS.
Situasi semakin memanas ketika aparat menangkap lebih dari 1.200 orang di Jakarta sejak 25 Agustus.
Polisi juga menahan aktivis Delpedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation, dengan tuduhan menghasut aksi anarkis.
Di tingkat internasional, Kantor HAM PBB meminta investigasi independen terkait dugaan penggunaan kekerasan oleh apparat keamanan.
Baca Juga: Ada Pesan Kemenangan, Trump Teken Perintah Ganti Departemen Pertahanan Jadi Departemen Perang
“Kami mengikuti dengan cermat gelombang kekerasan di Indonesia terkait protes nasional atas tunjangan DPR, kebijakan penghematan, serta dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan,” ujar juru bicara Ravina Shamdasani, seperti dikutip AFP.
Demonstrasi terbesar sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat ini juga memicu pengerahan militer di Jakarta dan sejumlah kota lain. Bentrokan terjadi di Bandung, Gorontalo, hingga Makassar.
Sementara itu, Presiden Prabowo mengutuk aksi anarkis, tetapi juga berjanji menyelidiki kasus kematian Affan Kurniawan. Polisi telah menahan tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat, termasuk yang menabrak korban.
