RIAU24.COM -Ketika ruang publik di Jakarta diramaikan perdebatan soal fasilitas DPR dan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Riau muncul persoalan yang jauh lebih mendasar: hutan, tanah, dan keadilan agraria.
Pengamat politik Rocky Gerung menyebut, jika ingin memahami tantangan pemerintahan baru, lihatlah Riau.
“Di sana, pembusukan ekologi sekaligus politik terlihat paling telanjang,” ujarnya dalam sebuah diskusi.
Hutan Bukan Sekadar Komoditas
Riau memiliki hutan tropis yang dulu menjadi rumah bagi gajah Sumatera, harimau, dan masyarakat adat yang hidup dari tanah.
Namun sejak era Orde Baru, ruang hidup itu dikapling melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Hutan diperlakukan sebagai komoditas kayu, bukan ruang hidup bersama.
Kapolda Riau Hery Heryawan yang juga sekaligus murid Rocky di Universitas Indonesia, pernah meneliti bagaimana hutan seharusnya dilihat secara ekologis.
Hasil risetnya menegaskan bahwa hutan tak bisa hanya dinilai dari volume kayu yang ditebang atau luas konsesi yang diberikan, melainkan dari keberlanjutan hidup yang ditopangnya: satwa, masyarakat adat, dan generasi mendatang.
“Negara wajib adil membagi ruang: wilayah gajah, wilayah adat, dan kawasan konservasi. Itu inti keadilan agraria,” kata Rocky.
Luka Tambang dan Sungai yang Berubah
Riau juga menyimpan cerita tambang emas ilegal yang pernah marak. Bertahun-tahun aktivitas itu dilindungi oleh aparat dan cukong, meninggalkan sungai-sungai penuh lumpur dan merkuri.
Baru dalam beberapa tahun terakhir, penertiban mulai dilakukan. Aktivitas tambang dirapikan, penggunaan merkuri ditekan, hingga beberapa sungai kembali jernih.
Namun, persoalan tak selesai di situ. Sekitar 11.000 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bergantung pada tambang ilegal kehilangan sumber nafkah. Negara belum jelas memberikan solusi alternatif.
“Ekonomi rakyat kecil sering jadi korban, sementara oligarki yang mendapat konsesi resmi tetap untung besar,” ujar Rocky.
Audit Konsesi: Harapan Baru, Jalan Terjal
Isu paling besar di Riau adalah konsesi. Puluhan tahun, izin dikeluarkan untuk HPH, perkebunan sawit, hingga tambang, menciptakan akumulasi aset luar biasa di tangan segelintir orang. Banyak perusahaan bahkan merambah di luar batas konsesi.
“Pemerintah baru harus berani melakukan audit konsesi. Cek tumpukan aset yang makin menumpuk, sementara rakyat di sekitarnya miskin,” kata Rocky.
Audit konsesi diyakini bukan hanya soal administrasi, melainkan juga uji keberpihakan. Jika pemerintah berani, maka ia bisa memutus rantai oligarki yang selama ini dianggap dilestarikan oleh kekuasaan dinasti.
Menghadapi masalah pelik antara kepentingan korporasi, masyarakat adat, dan negara, Rocky menawarkan konsep tumpang sari sebagai solusi antarkala.
Warga tetap diberi ruang mengolah lahan di sekitar hutan sembari status lahan ditata ulang. Dengan begitu, transisi menuju tata ruang adil tidak langsung memutus mata pencaharian rakyat kecil.
“Jangan rakyat kecil langsung dipukul dengan alasan hukum. Beri transisi agar mereka tetap bisa hidup,” ujarnya.
Skema ini sekaligus bisa menjadi uji komitmen pemerintahan baru, apakah keberpihakan hanya pada investor besar, atau juga pada masyarakat yang hidup bertahun-tahun di sekitar hutan.
Prinsip Keadilan: Lockean Proviso
Rocky mengingatkan bahwa keadilan agraria bukan sekadar jargon, melainkan prinsip filosofis yang sudah lama dikenal. Ia merujuk pada teori John Locke, yang dikenal dengan Lockean proviso: ambil secukupnya dari alam, tapi sisakan yang cukup untuk orang lain.
Prinsip itu menurutnya harus jadi dasar kebijakan pemerintah. “Kalau semuanya dikapling, lalu rakyat disuruh menonton dari pinggir, itu bukan keadilan, itu perampasan,” tegas Rocky.
Kisah hutan dan konsesi di Riau bukan sekadar isu lokal. Ia punya resonansi politik nasional. Dinasti politik yang dianggap melestarikan oligarki—dengan simbol Gibran di kursi wapres—mendapat kritik keras karena gagal membenahi akar masalah di daerah kaya SDA seperti Riau.
Bagi Presiden Prabowo Subianto, keberanian mengaudit konsesi di Riau akan menjadi ujian awal. Jika berani, ia bisa membuktikan bahwa pemerintahannya tidak sekadar melanjutkan warisan Jokowi, melainkan membawa arah baru. Jika tidak, kekecewaan di daerah bisa berubah menjadi bahan bakar isu pemakzulan yang kini berembus di Senayan.
Menyelesaikan persoalan agraria dan ekologi Riau jelas bukan tugas mudah. Tapi tanpa keberanian, luka lama akan terus terbuka: hutan rusak, satwa terancam punah, masyarakat adat terusir, dan ribuan keluarga kehilangan sumber nafkah.
“Pemerintahan ini harus memilih: berpihak pada rakyat atau oligarki. Audit konsesi adalah pintu masuk, Riau adalah batu ujinya,” kata Rocky.
Isu DPR boleh saja riuh, isu pemakzulan bisa saja diperdebatkan, tapi di Riau, soal hidup dan mati manusia serta alam sedang dipertaruhkan.
(***)
