RIAU24.COM -Penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer alias Noel, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali mengguncang panggung politik nasional. Publik dikejutkan oleh fakta bahwa sosok yang dikenal sebagai mantan aktivis 98 itu justru harus mengenakan rompi oranye KPK, hanya setahun setelah masuk ke dalam kabinet.
Kasus ini memunculkan paradoks besar: aktivis reformasi yang dulu berjuang melawan praktik KKN, kini terseret dalam dugaan pemerasan. Dari hasil OTT, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai, dokumen penting, hingga kendaraan mewah yang diduga terkait praktik korupsi.
Rocky Gerung: Aktivis Reformasi Gagal Menjaga Moral
Pengamat politik Rocky Gerung menilai kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga tragedi moral dan politik. Menurutnya, penangkapan Noel menjadi bukti betapa rapuhnya nilai yang dibawa para aktivis ketika masuk ke dalam kekuasaan.
“Kerakusan kekuasaan yang ditampilkan Noel adalah bukti tidak adanya pelembagaan nilai di kalangan aktivis. Mereka yang masuk ke dalam lingkaran Jokowi memang seolah mempersiapkan diri untuk menjadi rakus,” tegas Rocky mengutip Tayangan dar Kanal Youtube @RockyGerungOfficial_2024, Jumat (22/8).
Ia menambahkan, fenomena ini menguatkan tesis bahwa sistem politik Indonesia begitu korup hingga siapa pun yang masuk ke dalamnya berisiko menjadi busuk.
"Bahkan malaikat pun bisa jadi penjahat jika masuk ke sistem ini,” ujar Rocky mengutip pernyataan Mahfud MD.
Bayangan Warisan Jokowi
Rocky juga mengaitkan kasus Noel dengan bayang-bayang rezim Presiden Joko Widodo. Menurutnya, para relawan yang dahulu berada di barisan Jokowi ternyata menunjukkan mentalitas serupa: rakus kekuasaan sekaligus rakus harta.
“Kalau relawan Jokowi rakus, publik tentu menalar bahwa bosnya juga sama. Ini mempertegas tuduhan bahwa rezim Jokowi adalah rezim yang memelihara kultur korupsi,” kata Rocky.
Ia juga mengingatkan bahwa tuduhan lembaga internasional yang sempat menempatkan Jokowi dalam daftar presiden terkorup dunia kini terasa kian relevan, terutama setelah orang-orang di lingkarannya ikut terseret kasus.
Beban untuk Presiden Prabowo
Kasus Noel tidak hanya mencoreng nama baik pemerintahan sebelumnya, tetapi juga memberi beban besar kepada Presiden Prabowo Subianto yang baru saja dilantik. Noel yang awalnya merupakan relawan Jokowi, kemudian menyatakan dukungan kepada Prabowo.
“Ini menjadi ujian pertama bagi Presiden Prabowo. Bagaimana mungkin ia menjanjikan pemberantasan korupsi sampai ke Antartika, jika justru orang di sekitarnya yang lebih dulu ditangkap KPK?” ungkap Rocky.
Rocky menilai, kasus ini bisa menurunkan indeks persepsi korupsi Indonesia secara signifikan, sekaligus memperburuk citra Indonesia di mata investor global.
“Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya jika pejabat di level wakil menteri saja bisa korup,” tambahnya.
Dinasti Politik dan Ancaman Masa Depan
Lebih jauh, Rocky mengingatkan adanya kecurigaan publik bahwa praktik pemerasan ini terkait dengan upaya mengumpulkan dana politik menjelang Pilpres 2029. Publik mengaitkannya dengan upaya mempertahankan “Dinasti Solo” yang diwariskan Jokowi.
“Analisis ini ada di benak emak-emak, BEM, jurnalis, dan masyarakat sipil. Mereka menganggap ada persiapan dinasti politik yang dibiayai dengan uang hasil korupsi,” kata Rocky.
Situasi ini, menurut Rocky, memperkuat kesan bahwa demokrasi Indonesia tidak lagi mampu menghasilkan pemerintahan yang bersih. “Selama 10 tahun terakhir, bukannya membersihkan republik, justru memperburuk kerusakan moral negara,” ujarnya.
Kritik atas Kepekaan Sosial
Rocky juga menyoroti kontras antara gaya hidup mewah yang ditunjukkan pejabat korup dengan kondisi rakyat yang tengah kesulitan ekonomi.
“Ketika harga beras naik, rakyat makin susah. Sementara pejabat muda seperti Noel justru pamer mobil mewah dan motor besar hasil korupsi. Ini penghinaan terhadap rakyat,” ucap Rocky.
Radical Break: Jalan Keluar
Menutup analisanya, Rocky menyebut perlunya langkah tegas dan perubahan radikal untuk membersihkan kabinet dari warisan koruptif era Jokowi.
“Presiden Prabowo harus melakukan radical break. Membersihkan kabinet, mengganti sistem, dan menanamkan kembali kurikulum moral ke dalam politik. Kalau tidak, publik akan kehilangan kepercayaan total terhadap masa depan republik,” tandasnya.
OTT Wamenaker Emmanuel Noel bukan hanya kasus hukum biasa, tetapi menjadi cermin dari rapuhnya moral politik Indonesia. Kritik Rocky Gerung menyoroti bagaimana rezim Jokowi mewariskan kultur korupsi yang kini membebani Presiden Prabowo. Publik menanti, apakah Prabowo berani melakukan langkah radikal untuk memutus warisan gelap itu, atau justru ikut tenggelam di dalamnya.
(***)
