RIAU24.COM - Siak-Mobil dinas yang digunakan Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, bersama 71 unit kendaraan dinas lainnya, terancam ditarik paksa oleh pihak penyedia jasa sewa kendaraan. Hal ini terjadi setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dilaporkan menunggak pembayaran sewa kendaraan selama 8 bulan, dengan total nilai tunggakan mencapai Rp4 miliar.
Bupati Afni mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui bahwa sebagian besar kendaraan operasional Pemkab, termasuk mobil dinasnya sendiri, merupakan kendaraan sewaan yang belum dibayar sejak awal tahun 2025.
“Pemkab Siak terutang Rp4 miliar dan ini harus segera diselesaikan. Jika tidak dibayar, Senin (11/8/2025) pihak perusahaan akan menarik semua mobil sewaan,” ujar Bupati Afni dalam rapat koordinasi bersama jajaran OPD, Kamis (7/8/2025).
Dalam rapat tersebut, Bupati langsung meminta konfirmasi dari Kepala Bidang Pembiayaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak, Rori Erlangga, mengenai kesiapan anggaran. Rori memastikan bahwa dana masih tersedia di kas daerah dan siap digunakan untuk pembayaran cicilan.
Bupati pun menginstruksikan agar Rp1 miliar segera dicairkan guna mencicil pembayaran, demi mencegah terjadinya penarikan kendaraan dinas.
“Bayangkan kalau mobil dinas saya dan kendaraan para kepala OPD ditarik, bagaimana roda pemerintahan bisa berjalan?” tegasnya.
Masalah ini mencuat setelah Bupati Afni memerintahkan pendataan ulang seluruh kendaraan operasional milik Pemkab. Dari 541 unit mobil yang tercatat dalam aset daerah, lebih dari 100 unit tidak bisa dihadirkan, dan sebanyak 72 unit ternyata merupakan kendaraan sewaan yang belum dilunasi pembayarannya.
Afni mengaku terkejut dengan temuan tersebut dan menyebut hal ini sebagai kelemahan dalam tata kelola aset dan penganggaran. Ia berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan menghentikan skema sewa dan menggantinya dengan pembelian kendaraan resmi milik Pemkab.
“Saya benar-benar kaget. Ke depan, ini harus dievaluasi. Jangan sampai kita terus menyewa tanpa kejelasan pembayaran dan malah menyusahkan birokrasi sendiri,” tutup Afni.(Lin)
