RIAU24.COM -Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI-P Aria Bima mendesak semua perusahaan BUMN untuk pindah dan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Aria mengatakan, jangan sampai aktivitas di IKN malah kosong, mengingat pemerintah pusat belum pindah ke sana.
"Ini yang kedua penting. Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di IKN. Bisa menjadi prioritas," ujar Aria, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).
Aria mengatakan, perusahaan BUMN perlu pindah ke IKN agar ekonomi di IKN tetap hidup.
Selain itu, pemindahan BUMN juga jadi tidak membebani fiskal di Jakarta atau fiskal pusat.
Aria pun menyarankan perusahaan BUMN menjual gedung-gedung mereka di Jakarta untuk membangun gedung di IKN.
"Dan dia bisa menjual gedung-gedung di Jakarta ini untuk membangun gedung-gedung BUMN di wilayah IKN. Yang menurut saya ini lebih bisa berjalan, bertahap, juga terukur. Dan sudah saatnya kayak di China, kita punya wilayah yang gedungnya khusus berisi gedung-gedung BUMN," ujar dia.
Lalu, Aria mewaspadai penundaan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN karena kepentingan elite yang memang tidak mau melanjutkan pembangunannya.
Dia khawatir terhadap elite-elite yang ingin menjadikan IKN sebagai sesuatu yang dianggap tidak strategis, tidak lumrah, atau hal yang buruk untuk jadi pergunjingan.
Maka dari itu, Aria meminta IKN tidak mangkrak, mengingat anggaran yang dikeluarkan sudah sangat besar.
"Karena kita telah menyepakati itu dalam bentuk undang-undang yang kita ini sebagai anggota DPR harus melaksanakannya," ucap Aria.
"Jangan anggaran yang begitu besar itu kemudian mangkrak dan tidak ada gunanya," imbuh dia.
(***)
