RIAU24.COM -Pengamat politik senior Rocky Gerung kembali membuat pernyataan kontroversial yang mengguncang diskursus politik nasional.
Dalam sebuah diskusi terbuka bersama akademisi politik Hendri Satrio, Rocky secara terang-terangan menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai “liabilitas politik” bagi pemerintahan Prabowo Subianto yang baru saja terpilih.
Menurut Rocky, kehadiran Gibran tidak membawa nilai tambah strategis dalam pemerintahan, melainkan justru membebani secara moral, intelektual, dan politis.
“Gibran itu bukan simbol masa depan. Ia justru menjadi anomali dalam narasi kemajuan yang dijanjikan Prabowo,” kata Rocky dengan nada tajam. “Keberadaannya membatalkan potensi percepatan kesejahteraan karena publik meragukan kapasitas dan legitimasi politiknya.”
Rocky juga menyoroti kurangnya pengalaman dan pemahaman Gibran terhadap dinamika nasional. Ia menyarankan agar Gibran mengambil jeda politik dan menimba ilmu langsung dari realitas sosial di wilayah tertinggal, seperti Papua.
“Bila memang serius berpolitik, Gibran harus mulai dari bawah. Belajar tentang kebijakan publik, memahami politik global, dan menyerap kearifan lokal. Papua bisa jadi tempat pendidikan politik terbaik untuknya saat ini.”
Pernyataan ini menandakan bahwa Rocky memandang politik bukan sekadar jabatan, tetapi soal kapasitas dan etika representasi. Dalam konteks ini, Gibran dianggap belum memenuhi dua-duanya.
Lebih lanjut, Rocky tidak menampik kemungkinan bahwa gelombang ketidakpuasan publik bisa bermuara pada pemakzulan Gibran. Ia mengingatkan bahwa sejarah bisa berulang, terutama bila suara akar rumput—khususnya mahasiswa—mulai bergerak secara terstruktur.
“Kalau tidak ingin seperti 1998, ya mundur saja. Itu opsi paling efisien, baik bagi Gibran maupun bagi stabilitas politik nasional,” ujarnya.
Rocky menyinggung bahwa kembalinya mahasiswa ke kampus saat semester baru bisa menjadi titik awal kebangkitan gerakan sosial politik. Ia memprediksi bahwa kampus-kampus ternama, khususnya Universitas Padjadjaran (Unpad), akan kembali menjadi titik api demonstrasi jika isu-isu hukum yang melibatkan elit politik kembali diangkat.
Rocky juga menyoroti dinamika internal PDI Perjuangan sebagai partai oposisi yang memiliki kepentingan besar dalam mengoreksi arah politik nasional. Ia menyebut bahwa partai berlambang banteng itu mungkin sedang menimbang langkah politik strategis untuk mendorong pergantian Wakil Presiden.
“Yang paling berkepentingan untuk mengganti Gibran ya PDIP. Dan mereka punya opsi—Ganjar, Puan—semua sedang menunggu waktu dan momen politik yang tepat,” jelas Rocky.
Menurutnya, langkah ini bukan sekadar manuver politik, tetapi bagian dari proses demokratisasi dan koreksi terhadap praktik kekuasaan yang dinilai melampaui batas konstitusional, termasuk soal pencalonan Gibran yang hingga kini masih menyisakan perdebatan hukum.
Tak hanya pada isu politik, Rocky juga memberikan kritik tajam terhadap narasi ekonomi yang dibangun pemerintah. Ia menilai jargon “fundamental ekonomi kuat” sebagai retorika yang tidak selaras dengan realitas rakyat kecil.
“Indikator paling jujur adalah dapur emak-emak. Kalau piring tidak terpakai karena tidak ada yang dimasak, itu bukti nyata bahwa konsumsi menurun. Kita bicara soal perut, bukan PowerPoint,” sindirnya.
Rocky juga mengkritik narasi bonus demografi, yang menurutnya hanyalah angan-angan jika tidak dibarengi dengan investasi serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Tanpa SDM unggul, yang kita hadapi bukan bonus, tapi beban demografi. Angkatan muda yang tidak punya pekerjaan justru bisa menjadi sumber krisis sosial.”
Dalam konteks global, Rocky menyoroti langkah Prabowo yang ingin membawa Indonesia bergabung ke dalam aliansi ekonomi BRICS. Menurutnya, ini langkah strategis, namun harus dikawal dengan kehati-hatian tinggi agar Indonesia tidak terjebak menjadi pion kekuatan besar seperti Tiongkok.
“BRICS bisa memperluas ruang manuver Indonesia, tapi kalau tak punya argumen ideologis yang kuat, kita hanya akan jadi proxy China. Prabowo harus waspada.”
Menutup pernyataannya, Rocky juga menyinggung Presiden Jokowi yang dinilainya tengah menghadapi dua krisis psikologis besar: tekanan sebagai mantan presiden dan tekanan sebagai ayah dari seorang wakil presiden yang jadi sorotan publik.
“Pak Jokowi ada di persimpangan. Ia ingin Gibran sukses melanjutkan warisan politiknya, tapi realitas menunjukkan sebaliknya. Ini pukulan psikologis yang berat,” ujar Rocky.
Sementara untuk Megawati, Rocky menyebut bahwa ketua umum PDIP itu mampu menjaga kematangan politik meski berada di luar lingkar kekuasaan eksekutif.
Sebelumnya, politisi PDIP Aria Bima merespons pernyatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka. Aria menyebut narasi yang disampaikan Jokowi tersebut menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Pasalnya, ia menilai Jokowi memberikan pernyataan yang menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat.
Meski demikian, Aria mengaku tak menyalahkan Jokowi atas pernyataannya. Namun, dia meminta agar pernyataan yang keluar lebih mengedepankan kebangsaan, daripada menanggapi soal isu ijazah palsu.
Seperti diberitakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menuding ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Jokowi, ada pihak yang sengaja ingin menurunkan namanya dan keluarganya di kancah politik nasional.
"Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ijazah palsu ini. Termasuk isu pemakzulan (Gibran). Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade. Buat saya biasa-biasa saja lah," kata Jokowi.
(***)
