RIAU24.COM -Pengamat politik Rocky Gerung memberikan peringatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, langkah pertama dan paling krusial yang harus diambil Prabowo adalah bersikap jujur dan realistis terhadap beban berat warisan pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tanpa kejujuran ini, Rocky menilai pemerintahan Prabowo berisiko terjebak dalam narasi kosong dan gagal mengeksekusi janji-janji kampanyenya.
Peringatan ini ia sampaikan dalam sebuah diskusi di podcast Deddy Sitorus TV yang tayang di YouTube, yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.
Rocky Gerung menekankan, fondasi utama pemerintahan baru adalah kepercayaan publik. Untuk membangunnya, Prabowo tidak bisa lagi bersandar pada optimisme tak berdasar.
Rocky menyebut bahwa Prabowo harus berani membuka 'kartu' yang sebenarnya mengenai kondisi
"Presiden Prabowo diharapkan untuk jujur dan realistis mengenai kondisi ekonomi dan beban dari pemerintahan sebelumnya," tegas Rocky Gerung.
Kejujuran ini bukan sekadar gimmick politik, melainkan sebuah prasyarat untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar solutif dan tepat sasaran.
Lebih jauh, Rocky menyoroti pentingnya transparansi data sebagai bukti konkret dari kejujuran tersebut.
Ia mendesak agar data-data krusial, seperti angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sebenarnya dan realita pertumbuhan ekonomi, tidak lagi ditutup-tutupi atau dipoles agar terlihat indah.
Bagi Rocky, ketika rakyat mengetahui situasi riil, mereka bisa memahami urgensi setiap kebijakan yang diambil, bahkan yang tidak populer sekalipun.
Paradoks Janji Populis dan Realita Anggaran
Kritik paling tajam dari Rocky Gerung tertuju pada potensi tabrakan antara retorika Prabowo di panggung politik dengan kenyataan pahit di meja kebijakan ekonomi.
Janji-janji manis bernuansa sosialistik dan populis, seperti program makan siang gratis, dinilai akan berbenturan keras dengan kondisi fiskal yang tertekan.
"Pidato Prabowo yang sosialistik dan populis bertabrakan dengan kebijakan turunan, seperti pemotongan belanja publik di tengah meningkatnya pengangguran dan PHK," jelasnya.
Rocky mengingatkan, kondisi ini menciptakan sebuah paradoks berbahaya.
Di satu sisi, ada janji belanja besar untuk rakyat, namun di sisi lain, ada ancaman pemotongan anggaran publik yang justru dibutuhkan untuk menstimulasi ekonomi.
Ia bisa memilih untuk melanjutkan narasi optimis pendahulunya dengan risiko kebijakannya meleset, atau berani tampil beda dengan mengakui kenyataan pahit sebagai langkah awal untuk perbaikan fundamental.
(***)
