RIAU24.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengaku resah dengan data pulau antara milik Gedung Arsip Nasional dan beberapa Kementerian.
Menurutnya, data antara Gedung Arsip Nasional dengan Kementerian berbeda jauh.
Artinya, data tentang kepulauan yang ada di Indonesia tidak sinkron dengan milik kementerian dikutip dari rmol.id, Rabu 25 Juni 2025.
"Jadi tadi pagi kami baru saja kita melakukan kunjungan fisik ke namanya Arsip Nasional. Ternyata di Arsip Nasional kita semua data tentang kepulauan ada," ujarnya.
"Ini kan menandakan bahwa ada ketidaksinkronan antara beberapa kementerian dalam konteks ini," sebutnya.
Karena dia berpedoman kepada catatan Gedung Arsip Nasional, tentang jumlah kepulauan di Indonesia yang terbilang lengkap, dia pun berencana memanggil sejumlah kementerian terkait.
"Mereka itu yakni Kementerian ATR/BPN, Kemendagri untuk menjelaskan ketidakselarasan data kepulauan di Indonesia," ujarnya.
"Proses pembentukan daerah dan sebagainya, itu ada semua sebetulnya. Nah nanti ya tentunya kita tanyakan adalah bukan soal konfliknya, tetapi soal pendataannya, digitalisasinya, kearsipannya itu menjadi sangat penting," ujarnya.
