RIAU24.COM -Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan pelajar yang melanggar jam malam akan mendapat sanksi surat peringatan (SP) dari pihak sekolah.
Kendati demikian Dedi tidak merinci prihal isi sanksi SP1 tersebut.
Ia menjelaskan akan membuat aplikasi untuk melaporkan pelanggaran jam malam agar bisa terpantau dan terintegrasi.
Nantinya data tersebut dapat diakses di Dinas Pendidikan.
"Ada SP1 nanti dari kepala sekolahnya. Nanti kan melaporkan ke sekolah. Nanti terintegrasi, tersistem. Dan itu nanti sistem aplikasinya akan kita buat. (Jadi nanti) Laporan dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, laporan dari kepala desa, RT/RW, nanti masuk ke sistem aplikasi kita. Sehingga nanti di peta data, di Dinas Pendidikan Provinsi sudah terbaca setiap hari," kata Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (4/6).
"Ada berapa anak yang bolos, ada berapa anak yang sakit. Ada berapa anak yang malamnya itu begadang. Itu nanti ada petanya," ungkapnya.
Sementara menyoal penerapan jam masuk sekolah, kata Dedi, akan diserahkan kepada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.
"Nanti kita bisa lihat, yang penting kan standarnya jam 6.30 WIB. Dari standar 6.30 nanti ada aturan teknis. Aturan teknis nanti yang menerapkan adalah kepala UPT-nya. Kepala UPT nanti berdasarkan distribusi wilayah dan bagaimana kondisi wilayah. Itu kan umumnya dulu, kan ada yang bersifat ketentuan umum oleh Gubernur," ujarnya.
"Nanti ada ketentuan khusus yang dibuat oleh kepala UPT-nya masing-masing," sambung dia.
Dedi bercerita saat menjabat menjadi Bupati Purwakarta, ia menerapkan jam masuk sekolah lebih pagi ketimbang saat ini.
"Dulu saya waktu jadi bupati malah jam 6. Dan banyak daerah pegunungan," katanya.
Dedi juga membeberkan alasan penghapusan pekerjaan rumah (PR) dari sekolah. Menurutnya, banyak ditemukan PR pelajar dikerjakan oleh orang tuanya masing-masing.
(***)
