RIAU24.COM - Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi memperingatkan bahwa jika ada langkah bermotivasi politik dari beberapa pemerintah di Dewan Gubernur mengenai dua dugaan masalah yang belum terbukti akan menciptakan tantangan dalam kerja sama Iran dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
"Jika ada tindakan spesifik yang diambil di Dewan Gubernur, Iran akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait kegiatan nuklirnya dan akses pengawas nuklir PBB (ke situsnya)," kata Menteri Kazem Gharibabadi
Dia membuat pernyataan ini pada hari Selasa (3 Juni) setelah pertemuan dengan duta besar dari 17 negara anggota Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional, duta besar Rusia dan China, dan kemudian dengan duta besar Jerman, Inggris, dan Prancis.
Dia menyebutkan bahwa Iran tetap menjadi anggota yang berkomitmen dalam Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) Senjata Nuklir dan mengimplementasikan Perjanjian Pengamanan Komprehensif dan bekerja sama secara luas dengan Badan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
"Iran sejauh ini tidak mengubah aksesnya ke Badan atau implementasi kewajiban pengamanannya setelah pembunuhan ilmuwan nuklir, sabotase fasilitas nuklir dan ancaman untuk menyerang mereka, dan penangguhan pelaksanaan kewajiban pihak lain di bawah JCPOA, tetapi situasi ini tidak dapat berlanjut," bunyi postingan itu.
Dia mendesak Dewan Gubernur untuk mengadopsi pendekatan konstruktif untuk mempertahankan dan memperluas kerja sama antara Iran dan IAEA dengan menentang tindakan politik apa pun.
Pada hari Minggu (1 Juni), IAEA mengklaim dalam sebuah laporan bahwa Iran telah memperkaya Uranium hingga kemurnian 60 persen dan belum melaporkan rincian tentang pengayaan di tiga fasilitas berbeda.
Dia menolak laporan itu, dengan mengatakan bahwa data palsu berasal dari dua dekade yang lalu.
(***)
