RIAU24.COM - Analis bidang Politik dari Citra Institute Efriza mewajibkan transparansi jika usulan bantuan dana untuk partai politik berasal dari APBN disetujui.
"Sebaiknya jika anggaran dana partai politik naik, maka harus diikuti dengan banyak hal yang perlu dilakukan oleh partai politik," sebutnya dikutip dari inilah.com, Sabtu 24 Mei 2025.
Salah satunya, harus ada pengaturan transparansi dan audit dana untuk pertanggungjawaban anggaran.
"Indikator pengeluaran anggarannya juga perlu diperinci agar terlihat laporan kinerja dan anggaran itu digunakan," ujarnya.
Serta, perincian penggunaan anggaran dengan peningkatan kualitas kader.
"Peningkatan anggaran juga harus disertai perincian penggunaan anggaran di pemilu agar tidak terjadinya pembiayaan pemilu mahal," ujarnya.
Serta pembuatan detail pelaporan dan kegiatan dari kepartaian.
Hal ini karena partai politik di Indonesia bersifat personalisasi politik.
"Sehingga kegiatan partai politik lebih didasari oleh kepentingan maupun keputusan tunggal dari ketua umumnya bukan rutinitas yang jelas dalam berorganisasi," ujarnya.
