RIAU24.COM - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menjajaki kerjasama dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk mengatasi banyaknya produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan impor ilegal. Menurut Kepala BPOM Taruna Ikrar, masih banyak produk ilegal yang masuk ke Indonesia dan berdampak buruk pada ekonomi serta keamanan masyarakat Indonesia.
"Menurut data kami, temuan kami, itu 80 persen produk ilegal yang dijual, itu secara online. Sedangkan, 20 persen dari penindakan di jalan," kata Taruna di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2025).
"Kenyataannya kita dapatkan ada yang membeli, berarti kan ada masalah di border (perbatasan), kenapa bisa sampai ke sini? Seharusnya kan tertahan, apakah bea cukai atau balai karantina? Tapi kenyataanya masuk," sambungnya.
Oleh karena itu, kerja sama antara BPOM dan Barantin, menurut Taruna perlu dilakukan. Diharapkan barang ilegal nantinya tidak bisa masuk untuk menjaga aspek keamanan dan kesehatan masyarakat.
Beberapa rencana poin yang akan disinkronisasikan adalah penguatan laboratorium, pertukaran data, dan penyepakatan metodologi penerapan di lapangan.
"Ada banyak poin yang bisa kita sinkronisasi nanti outputnya akan kita lakukan MoU (memorandum of understanding) yang paling tidak hubungannya misalnya tentang produk yang dari hewani, daging-dagingan yang masuk ke Indonesia. Kedua kita bicarakan juga yang hubungannya kita sebut, rekayasa pangan, rekayasa genetik, kita juga diskusikan pertukaran data, dan banyak lain," ungkap Taruna.
Kepala Barantin Sahat M Panggabean mengaku senang dengan rencana kerja sama ini. Ia berharap langkah ini bisa memastikan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia aman untuk dikonsumsi.
Sahat menuturkan penting untuk tiap produk impor yang masuk ke Indonesia mengikuti persyaratan yang ada. Salah satu fokus utama kerjasama yang akan dilakukan Barantin dan BPOM adalah penguatan laboratorium.
"Untuk itu, isu keamanan pangan ini yang kami bicarakan itu salah satu adalah penguatan laboratorium, kerja sama laboratorium. Karena kalau kita bicara keamanan pangan, tentu tools-nya, senjatanya adalah laboratorium," ungkap Sahat.
"Terkait dengan metodologinya, kita sepakati, termasuk juga syarat-syarat keamanan, misal baku mutunya, ambang batasnya, dan segala macam. Tadi kita sepakati kami supaya kami juga terinformasikan dengan baik," tandasnya.***
