RIAU24.COM - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menilai pembatalan mutasi putra dari Wapres RI ke-6 Try Sutrisno menjadi pelajaran bahwa TNI tidak boleh jadi alat politik.
"Mutasi yang dibatalkan ini merupakan pelajaran sangat penting bahwa TNI tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan dan menjadi perpanjangan kepentingan politik pihak tertentu, termasuk Presiden atau pihak lain yang mempengaruhinya," ujarnya.
"TNI hanya boleh menjadi instrumen politik negara dan menjalankan fungsi utamanya di bidang pertahanan untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan negara," ujarnya dikutip dari detik.com, Senin 5 Mei 2025.
Dia yakin, mutasi terhadap Letjen Kunto tersebut tidak lazim.
Dia menduga mutasi dan pembatalan mutasi tersebut tidak melibatkan kerja profesional.
"Mutasi dan pembatalan mutasi tersebut patut diduga tidak melibatkan kerja profesional Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti)," ujarnya.
Tambahnya, pembatalan mutasi ini menguatkan dugaan soal adanya motif politik.
Hal ini terkait dengan ratusan Perwira TNI yang sempat meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
