RIAU24.COM -Rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapus kuota impor menuai reaksi dari sejumlah kalangan.
Prabowo mengatakan kuota impor untuk komoditas yang menyangkut hidup orang banyak tak perlu dibatasi karena bisa menghambat kelancaran perdagangan.
“Siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk, hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu saat menghadiri acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.
Prabowo mengatakan instruksi itu telah disampaikan kepada Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Menurut mantan Menteri Pertahanan itu, langkah penghapusan kuota impor merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dan untuk merampingkan birokrasi.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai rencana Prabowo tersebut berisiko mempercepat kerusakan ekonomi nasional apabila tak dikawal ketat.
Sebab, pernyataan Prabowo itu bisa diterjemahkan bahwa keran impor sengaja dibuka sehingga bisa memicu banjir produk asing. Padahal, kondisi pasar domestik saat ini sedang rapuh.
Indef pun menyebut saat ini banyak produk murah, termasuk yang ilegal, telah masuk ke pasar Indonesia dengan mudah.
Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anggia Erma Rini meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan penghapusan kuota impor.
Dia mengingatkan, potensi banjir produk impor dari negara-negara maju, termasuk dari Amerika Serikat (AS).
"Dapat mengancam industri dalam negeri, jika tidak diantisipasi dengan baik," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu, 9 April 2025.
Anggia juga menyoroti faktor-faktor risiko yang perlu diwaspadai pemerintah. Mulai dari dinamika nilai tukar rupiah, tekanan ekonomi global, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.
“Harus ada mitigasi risiko, terutama terhadap ancaman PHK massal jika produksi dalam negeri terganggu,” kata dia.
Anggia mengklaim, instruksi Presiden Prabowo agar kuota impor dihapus bertujuan melindungi industri dalam negeri dan masyarakat Indonesia. Menurut dia, kebijakan ini bukan sekadar membuka keran impor belaka.
"Melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat industri nasional, agar mampu bersaing di level global," kata dia.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta agar Indonesia lebih kreatif mencari alternatif pasar ekspor di tengah ketidakpastian global. Dia menyebut negara-negara mitra RI seperti seperti Jepang, Australia, hingga Pakistan bisa menjadi tujuan ekspor yang potensial.
Sejalan dengan itu, penguatan konsumsi domestik juga dinilai menjadi salah satu strategi jangka pendek untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Anggia menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif, agar pelaku industri mampu beradaptasi dengan cepat.
"Dengan kehati-hatian, strategi mitigasi yang matang, dan kolaborasi lintas sektor, kebijakan (penghapusan kuota impor) ini berpotensi menjadi momentum kebangkitan industri Indonesia," kata Anggia.
Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan untuk menghapuskan kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat orang banyak. Pasalnya, kuota impor dinilai menghambat kelancaran perdagangan.
“Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk, hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo saat menghadiri acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025, dikutip dari keterangan tertulis.
Prabowo mengatakan, instruksi itu telah disampaikan kepada Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Menurut dia, langkah penghapusan kuota impor merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha serta untuk merampingkan birokrasi.
Salah satu komoditas yang disoroti oleh Prabowo adalah daging. Dia juga meminta kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka peluang impor bagi siapapun.
“Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan? Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh impor, enak saja,” ujar eks Menteri Pertahanan itu.
(***)
