RIAU24.COM - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menyebut banyak pihak yang salah kaprah dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) untuk menghapus kuota impor.
Jika publik memaknai perintah Presiden Prabowo sebagai langkah untuk membuka impor seluas-luasnya dan diserahkan kepada mekanisme pasar, maka tafsir atau pemaknaan ini salah dikutip dari inilah.com, Kamis 10 April 2025.
"Jika perintah Presiden dimaknai demikian, bukankah itu bertolak belakang dengan semangat kemandirian, semangat swasembada yang diusung Asta Cita? Bukankah Presiden juga berulangkali bilang dunia menuju proteksionisme," ujarnya.
Maksud presiden itu adalah perintah untuk tetap melindungi produsen dalam negeri, tanpa harus menggunakan instrumen kuota.
"Dalam konteks pangan, tentu bagaimana melindungi petani, peternak, pekebun, dan nelayan dari produk impor yang mematikan. Impor tanpa menggunakan kuota," sebutnya.
Selain gelombang proteksionisme sejumlah negara ketika ada krisis, perang atau gejolak politik, harga pangan di pasar global tidak selalu mencerminkan daya saing.
Menurutnya, harga pangan di pasar dunia bersifat distortif, baik karena subsidi, dukungan domestik maupun subsidi ekspor.
Ini yang membuat harga pangan di pasar dunia murah.
