RIAU24.COM - Pemerintah berencana menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dalam dua tahun mendatang.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada saat acara Economic Outlook di 2025 di The Energy Building, Jakarta, Kamis (20/2).
Luhut menjelaskan salah satu alasan mengapa pemerintah akan menghapus BBM Subsidi adalah lantaran distribusinya sering sekali tidak tepat sasaran.
Dengan demikian, menurut dia, pemerintah akan menerapkan kebijakan BBM Satu Harga mulai tahun 2027.
Baca Juga: Donald Trump dan Elon Musk Memecat Lebih Dari 20.000 Karyawan Dari Tenaga Kerja Federal AS
“Pada akhirnya, saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar," ujar Luhut.
Di sisi lain, Luhut menilai dengan diterapkannya penyaluran subsidi berbasis penerima, maka anggaran negara dapat dihemat hingga miliaran dollar AS.
Luhut bilang pemanfaatan teknologi dari kecerdasan buatan (AI) bisa memungkinkan kendaraan dapat diidentifikasi apakah menjadi penerima subsidi atau pemerintah.
Luhut ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut sempat menyebut, penyaluran BBM subsidi dengan memanfaatkan teknologi AI dapat menghemat uang negara hingga Rp 90 triliun per tahun.
Dengan penghematan ini, alokasi subsidi BBM bisa dialihkan untuk program lain yang tak kalah penting misalnya untuk pendidikan atau industri.
Baca Juga: Donald Trump Layangkan Ide Lain Tentang Perdagangan, Kali Ini Dengan China
“Itu kita bisa menghemat bertahap sampai Rp 90 triliun per tahun," ujarnya.
Merespons itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan hingga saat ini skema subsidi BBM belum diputuskan.
Pemerintah masih melakukan kalkulasi ihwal skema apa yang akan diimplementasikan terkait subsidi BBM. “Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” kata Bahlil.
