RIAU24.COM - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan menduga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memiliki 'bos' lain selain Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini diucapkannya karena Bahlil berani mengambil kebijakan melarang pengecer menjual elpiji (LPG) 3 kg tanpa perintah Prabowo dikutip dari inilah.com, Rabu 5 Februari 2025.
Dia menilai, alibi Bahlil, bahwa pengambilan kebijakan sudah disusun sejak 2023 berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menyebut banyak oknum pengecer menyalahgunakan penyaluran gas melon, tidak masuk akal.
"Alasan Bahlil sangat tidak masuk akal. Mengada-ada, mencari alibi. Pertama, tindak lanjut temuan BPK harus dilaksanakan oleh atau harus mendapat persetujuan dari Presiden sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan keuangan negara (APBN)," sebutnya.
Dia menyebut, menteri tidak boleh bertindak tanpa instruksi atau persetujuan dari Presiden.
Apalagi untuk hal yang sangat penting dan genting seperti distribusi gas LPG 3 kg yang melibatkan masyarakat miskin.
"Kedua, kalau Bahlil mau menindak lanjuti temuan BPK sejak 2023 terkait distribusi gas elpiji 3kg ini, kenapa tidak dilakukan di masa pemerintahan Jokowi tahun 2024? Kenapa kebijakan kisruh yang menghebohkan ini dilakukan pada 100 hari pemerintahan Prabowo, tanpa koordinasi, dan tanpa instruksi dari Presiden Prabowo," ujarnya.
Dia mencurigai dalam pengambilan kebijakan tanpa instruksi Presiden Prabowo ini merupakan sabotase dari 'bos' yang sebenarnya yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
"Kesimpulannya tidak bisa lain, ini merupakan sabotase, Bahlil dengan bos dia yang sebenarnya di Solo, Jokowi. Karena Bahlil adalah loyalis Jokowi. Bahlil menjadi menteri di era Jokowi maupun di era Prabowo karena Jokowi," ujarnya.
