RIAU24.COM - Pemerintah Indonesia memperoleh persetujuan DPR pada hari Selasa untuk mendirikan Danantara, dana kekayaan negara (SWF) kedua dalam kurun waktu lima tahun. Meskipun merupakan hal yang umum bagi negara-negara kaya sumber daya alam untuk mendirikan SWF, mendirikan dua SWF merupakan hal yang jarang terjadi.
Selama pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Indonesia mendirikan Otoritas Investasi Indonesia (INA) pada tahun 2020 untuk mengelola aset modal dan negara senilai $10,5 miliar, dan mulai beroperasi pada tahun 2021. Kini, di bawah Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen pada akhir masa jabatannya -- sebuah target yang membutuhkan investasi baru senilai triliunan dolar dan jutaan lapangan kerja baru. Hal ini mendorong terciptanya Danantara.
Danantara siap menjadi salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia, memainkan peran penting dalam mengelola perusahaan milik negara dan investasi strategis Indonesia. Namun, cakupannya yang ambisius, ketidakpastian hukum, dan potensi tumpang tindih dengan INA telah memicu perdebatan mengenai kebutuhan dan risikonya.
Apa itu Danantara?
Nama Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara yang berarti " kekuatan masa depan Nusantara " . Presiden Prabowo awalnya berencana meluncurkan Danantara pada bulan November, tetapi prosesnya tertunda karena kurangnya persiapan. Peran utama lembaga ini adalah mengonsolidasikan pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) dan menangani dividen serta investasinya.
Danantara resmi didirikan pada hari Selasa setelah DPR menyetujui amandemen ketiga Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara tahun 2003, yang memungkinkannya mengambil alih fungsi manajemen BUMN tertentu. Undang-undang tersebut mengamanatkan Danantara untuk mengamankan setidaknya Rp 1.000 triliun ($61,3 miliar) dalam pendanaan awal dari investasi negara atau sumber legal lainnya.
BUMN Mana Saja yang Akan Dikelola Danantara?
Pejabat pemerintah telah mengindikasikan bahwa tujuh BUMN besar dari sektor perbankan, pertambangan, energi, dan telekomunikasi akan menjadi tulang punggung Danantara. BUMN-BUMN tersebut meliputi Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI dari sektor perbankan; PT. PERTAMINA di sektor energi; PT. PLN di bidang kelistrikan; PT. Telkom Indonesia di bidang telekomunikasi; dan PT. MIND ID sebagai induk usaha pertambangan. Perusahaan-perusahaan ini termasuk yang terbesar di Indonesia dalam hal aset dan jangkauan konsumen.
Bagaimana dengan INA?
Laporan awal menunjukkan bahwa INA, Otoritas Investasi Indonesia, pada akhirnya akan diintegrasikan ke Danantara. Namun, masih ada pertanyaan tentang bagaimana kedua dana kekayaan negara itu akan mengoordinasikan peran mereka, karena mereka dapat memiliki tanggung jawab yang tumpang tindih dalam mengelola investasi negara di sektor-sektor strategis. Perbedaan utamanya adalah bahwa INA beroperasi di bawah pengawasan Kementerian Keuangan, sedangkan Danantara akan melapor langsung kepada presiden.
Seberapa Besar Ukuran Danantara?
Danantara dirancang agar jauh lebih besar dari INA. Perusahaan ini akan mengelola aset gabungan senilai sekitar $600 miliar, yang bersumber dari tujuh BUMN dan INA. Jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi $982 miliar, menjadikan Danantara sebagai dana kekayaan negara terbesar keempat di dunia, setelah Dana Pensiun Pemerintah Norwegia, Otoritas Investasi Abu Dhabi, dan Perusahaan Investasi Tiongkok. Beberapa BUMN di bawah Danantara menghasilkan pendapatan yang substansial. Bank BRI, misalnya, baru-baru ini membagikan dividen sebesar Rp 20,4 triliun ($1,25 miliar).
Siapa yang Akan Memimpin Danantara?
Undang-undang yang diamandemen menetapkan bahwa Danantara akan dikelola oleh Dewan Pengawas dan Dewan Pengelola. Dewan Pengawas yang beranggotakan tiga orang tersebut akan diketuai oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, yang saat ini dijabat oleh Erick Thohir. Ia akan didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan dan pejabat ketiga yang ditunjuk oleh presiden.
Dewan Direksi Danantara dipimpin oleh CEO Muliaman Darmansyah Hadad, mantan kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Muliaman telah memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan fiskal dan moneter Indonesia dan sebelumnya menjabat sebagai deputi gubernur Bank Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Swiss dari tahun 2018 hingga 2023. Mendampinginya sebagai deputi CEO adalah Kaharuddin Djenod, seorang arsitek perkapalan dan mantan CEO perusahaan pembuat kapal milik negara PAL Indonesia. Keduanya akan didukung oleh enam direktur eksekutif.
Mengapa Prabowo Membutuhkan Danantara?
Presiden Prabowo memiliki beberapa program yang membutuhkan anggaran besar ke depannya, termasuk inisiatif andalannya untuk menyediakan makanan gratis bagi anak usia sekolah, yang diperkirakan akan menghabiskan biaya pemerintah lebih dari Rp 100 triliun ($6,1 miliar) pada tahun 2024 saja. Komitmen pengeluaran besar lainnya adalah penyelesaian ibu kota negara baru, Nusantara, sebuah proyek yang digagas oleh Jokowi dan telah dijanjikan akan diselesaikan oleh Prabowo.
Tantangannya terletak pada pendanaan program-program ambisius ini. Anggaran negara Indonesia telah mengalami defisit selama beberapa dekade, dengan defisit mencapai Rp 507,8 triliun ($31,3 miliar), atau 2,29 persen dari PDB, pada tahun 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memproyeksikan defisit yang lebih tinggi lagi, yaitu Rp 616 triliun untuk tahun fiskal saat ini. Dengan kendala keuangan yang membatasi ruang fiskal pemerintah, Prabowo harus mencari sumber pendanaan alternatif di luar anggaran negara untuk membiayai inisiatifnya, termasuk program makanan gratis yang mahal.
Bisakah Danantara Memulai dengan Baik?
Peluncuran Danantara yang tertunda pada November lalu mengisyaratkan adanya tantangan dan skeptisisme mendasar terhadap tujuannya. Ada pertanyaan yang terus berlanjut tentang mengapa pemerintah membutuhkan badan baru untuk mengelola BUMN yang sehat dan apakah pembentukan Danantara dapat melemahkan peran Kementerian BUMN. Selain itu, para kritikus berpendapat bahwa Prabowo dapat memberdayakan INA alih-alih mendirikan dana kekayaan negara yang terpisah.
Kekhawatiran juga muncul atas celah hukum dalam UU BUMN yang baru saja diamandemen, yang memberikan Danantara hak istimewa tertentu yang dapat menimbulkan masalah hukum dan tata kelola di masa mendatang. UU tersebut memberikan Danantara kekebalan dari penyitaan aset oleh lembaga penegak hukum, yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi risiko korupsi. UU tersebut juga memberi wewenang kepada Danantara untuk menggabungkan atau memecah BUMN dan membuat perusahaan induk baru, yang memberinya kendali signifikan atas aset negara.
Meskipun ada kekhawatiran ini, persetujuan parlemen telah menyingkirkan rintangan utama pertama, yang memungkinkan Danantara untuk terus maju. Tantangan berikutnya adalah mengamankan pendanaan awal minimum sebesar Rp 1.000 triliun ($61,3 miliar) tanpa mengganggu program pemerintah yang ada. ***
