RIAU24.COM -Mantan Politikus PDIP, Effendi Simbolon menyerukan evaluasi terhadap struktur kepengurusan partai yan dikepalai oleh Megawati Seokarnoputri itu.
Ia meminta agar Ketum Partai Berkepala Banteng itu mundur dari jabatannya.
Effendi menilai Megawati telah gagal mengelola PDIP usai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
"Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan," kata Effendi usai menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, seperti dikutip dari detikcom, Rabu (8/1).
Effendi mengaku ikut prihatin dengan proses hukum terhadap Hasto. Selama berada di PDIP, Effendi menyebut belum pernah ada posisi strategis setingkat Sekjen terjerat kasus hukum.
Menurut dia, kini bukan hanya perlu ada pergantian sekjen, namun pembaharuan secara menyeluruh. Effendi menilai kini perlu ada pergantian total terhadap struktur kepemimpinan di PDIP hingga tingkat ketua umum.
"Harus diperbaharui ya semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui, bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya-lah, sudah waktu pembaharuan yang total ya," katanya.
Effendi mengatakan PDIP bukan partai yang dimiliki perorangan. Walau bagaimana pun, keberadaan partai politik telah diatur dalam UU Parpol dan karenanya harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Kan partai itu kan bukan milik perorangan partai, itu kan diatur oleh UU Parpol, jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga," katanya.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli merespons santai pernyataan Effendi. Dia menduga pernyataan Effendi merupakan hasil pertemuannya dengan Joko Widodo sepekan sebelumnya sebagai sesama pecatan partai.
"Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi, mungkin itu hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDI Perjuangan," kata Guntur.
Menurut dia, pernyataan Effendi hanya menegaskan ucapan Megawati pada 12 Desember lalu, soal ada pihak yang ingin mengacak-acak partainya saat ini.
Guntur mengaku juga kian meyakini penetapan Hasto sebagai tersangka sebagai kepentingan politik.
"Semakin terang siapa yg mau mengawut-awut partai, semakin terungkap cara licik, nabok nyilih tangan menampar pinjam tangan. Ada yang memakai KPK untuk menyerang PDI Perjuangan," ucapnya.
(***)
