RIAU24.COM - Beberapa hari setelah pemberlakuan darurat militer singkat di Korea Selatan yang melemparkan demokrasi negara itu ke dalam kekacauan, unit investigasi khusus polisi melakukan penggerebekan di kantor kepresidenan Yoon Suk Yeol pada Rabu (11 Desember).
"Tim Investigasi Khusus telah melakukan penggerebekan di kantor kepresidenan, Badan Kepolisian Nasional, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, dan Dinas Keamanan Majelis Nasional," kata unit itu dalam sebuah pesan, lapor kantor berita AFP.
Yoon telah berada di bawah penyelidikan pemberontakan dan menghadapi larangan bepergian.
Partai oposisi utama Korea Selatan akan memberikan suara untuk kedua kalinya pada hari Sabtu (14 Desember) untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol.
Pemungutan suara dijadwalkan pada pukul 5 sore (waktu setempat) pada 14 Desember," kata Jo Seung-lae, seorang anggota parlemen saat berbicara kepada AFP.
Mantan menteri pertahanan 'mencoba bunuh diri'
Di tengah laporan penggerebekan di kantor kepresidenan, kantor berita Yonhap pada Rabu (11 Desember) melaporkan bahwa mantan menteri pertahanan Korea Selatan Kim Yong-Hyun mencoba bunuh diri menggunakan celana dalamnya sesaat sebelum polisi secara resmi menangkapnya atas peran yang dia mainkan dalam operasi darurat militer.
Polisi telah secara resmi menangkap Menteri Kim Yong-Hyun dengan tuduhan terlibat dalam tugas-tugas kritis selama pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang untuk menghalangi pelaksanaan hak.
Berbicara kepada kantor berita AFP, juru bicara Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengatakan bahwa polisi menangkap Kim di tengah kekhawatiran mengenai penghancuran bukti.
Melalui pengacaranya, Kim mengatakan, “semua tanggung jawab atas situasi ini sepenuhnya terletak pada saya dan bahwa bawahan hanya mengikuti perintah saya dan memenuhi tugas yang diberikan.”
Kim, yang menghadapi penahanan pada hari Minggu (8 Desember), telah menghadapi larangan bepergian bersama dengan jenderal yang bertanggung jawab atas operasi darurat militer.
Sementara itu, polisi juga menahan dua perwira polisi tertinggi negara itu karena peran mereka dalam menegakkan dekrit darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol yang berumur pendek.
Pada 3 Desember, Presiden Yoon Sook Yeol mengumumkan darurat militer dan mengirim helikopter dan tentara ke parlemen tetapi terpaksa menarik dekrit tersebut.
Menteri Kim telah mengundurkan diri pada Kamis (5 Desember).
Pada hari Rabu (4 Desember), media pemerintah Korea Utara untuk pertama kalinya mengomentari skenario politik di Selatan.
"Insiden mengejutkan boneka Yoon Suk Yeol, yang menghadapi pemakzulan dan krisis pemerintahan, tiba-tiba mengumumkan dekrit darurat militer dan tanpa ragu-ragu memegang senjata dan pisau kediktatoran fasisnya menimbulkan kekacauan di seluruh Korea Selatan," kata media pemerintah.
(***)
