RIAU24.COM -Negara Georgia tengah dilanda kekacauan setelah krisis politik berubah menjadi demo rusuh di negara tersebut.
Presiden Salome Zourabichvili yang akan berakhir masa jabatannya bulan depan menolak lengser dan menyebut pemerintah yang baru tidak sah.
Krisis politik melanda negara Kaukasus Selatan itu sejak Kamis lalu ketika Partai Georgian Dream (Impian Georgia) milik Perdana Menteri (PM) Irakli Kobakhidze menyatakan telah menghentikan perundingan aksesi Uni Eropa (UE) selama empat tahun ke depan atas apa yang disebutnya sebagai "pemerasan" terhadap Georgia oleh blok Eropa tersebut, yang secara tiba-tiba membalikkan tujuan nasional yang telah lama ada.
Keanggotaan UE sangat populer di Georgia, yang memiliki tujuan untuk bergabung dengan blok tersebut yang diabadikan dalam konstitusinya, dan pembekuan perundingan aksesi yang tiba-tiba telah memicu protes besar di negara pegunungan berpenduduk 3,7 juta orang tersebut.
Dalam sebuah pidato pada hari Sabtu, Presiden Zourabichvili, seorang kritikus pro-UE terhadap Partai Impian Georgia yang kekuasaannya sebagian besar bersifat seremonial, mengatakan Parlemen tidak memiliki hak untuk memilih penggantinya ketika masa jabatannya berakhir pada bulan Desember, dan bahwa dia akan tetap menjabat.
Zourabichvili dan kritikus pemerintah lainnya mengatakan Pemilu pada 26 Oktober, di mana Partai Impian Georgia memenangkan hampir 54 persen suara, telah dicurangi, dan bahwa Parlemen terpilih sekarang tidak sah.
"Tidak ada Parlemen yang sah, dan karenanya, Parlemen yang tidak sah tidak dapat memilih presiden baru. Dengan demikian, tidak ada pelantikan yang dapat dilakukan, dan mandat saya berlanjut hingga Parlemen yang dipilih secara sah terbentuk," katanya.
Sebelumnya, PM Kobakhidze menuduh penentang penghentian aksesi UE merencanakan revolusi, seperti protes Maidan di Ukraina tahun 2014, yang menggulingkan presiden pro-Rusia.
(***)
