RIAU24.COM - Pegiat media sosial Alifurrahman menilai menggantikan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden (Wapres) merupakan target Presiden terpilih Prabowo Subianto mengajak semua partai politik (parpol) termasuk PDIP bergabung pada pemerintah.
Menurut Alif, tidak ada alasan lain Prabowo Subianto mengajak PDIP bergabung dalam pemerintah, karena tanpa partai berlambang banteng itu bergabung, pemerintahannya masih bisa stabil.
Baca Juga: Ketum PAN Zulhas Sebut Pemerintahan Prabowo Bakal Mirip seperti Orde Baru
"Kalau tujuannya itu, masuk akal kalau kemudian semua partai diajak bergabung termasuk PDI perjuangan untuk menggantikan Wapres Fufufafa, dan saya tidak melihat target lain selain itu," ungkapnya.
"Untuk apa kemudian PDI Perjuangan masuk ke dalam koalisi, enggak ada target yang lain, kalau targetnya untuk mengganti Wapres Fufufafa itu bisa kita terima," imbuhnya, dikutip dari YouTube SEWORD TV, Senin (23/9).
Sementara sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan jadwal pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Said mengatakan Megawati dan Prabowo kemungkinan besar akan bertemu sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden RI pada 20 Oktober mendatang.
“Pertemuan Ibu ketua umum dengan Bapak Prabowo Presiden terpilih ini hanyalah menunggu momentum hari-hari,” kata Said di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024), dikutip dari TV One News.
“Dan insya Allah sebelum pelantikan, Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak Prabowo,” sambungnya.
Baca Juga: Anak Abah Merapat, Anies Angkat Bicara soal Pilihan Paslon dalam Pilkada Jakarta
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Ia mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada pembicaraan koalisi.
Dirinya bahkan memperkirakan pertemuan tersebut akan digelar sebelum Prabowo dilantik sebagai kepala negara menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober mendatang.
(***)
