RIAU24.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah sudah menyiapkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurutnya, kebijakan tersebut disusun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dikutip dari inilah.com, Jumat, 12 Desember 2025.
"Saat ini sejalan dengan upaya pemulihan bencana, arahan Bapak Presiden, pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan khusus," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan itu mencakup penghapusbukuan hingga restrukturisasi bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mencegah lonjakan klaim penjaminan kredit. Regulasi teknisnya akan disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Bapak Presiden juga memberi arahan mengenai KUR, di mana KUR di daerah bencana akan segera dibuatkan regulasi yang tentunya mulai dari penyelesaian penghapusbukuan dan juga restarted KUR dengan bunga yang lebih rendah khusus di wilayah terdampak," sebutnya.
Selain itu, pemerintah akan memberikan penghapusan utang iuran dan denda BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan terdampak bencana. Pemerintah juga menyiapkan kemudahan pencairan berbagai klaim bagi pekerja, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP).
"Kepada kelompok pekerja terdampak bencana, pemerintah sedang memfinalisasi kebijakan penghapusbukuan, penghapusan tagihan, denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja yang terdampak, serta kemudahan untuk pembayaran atau pelayanan klaim JHT, JKM, JKK, dan JP,” ujarnya.
