RIAU24.COM - Bupati Bengkalis, Kasmarni diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ed Efendi, menghadiri Sidang Paripurna DPRD Bengkalis untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. Jumat 21 November 2025, di Ruang Rapat DPRD Bengkalis.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, dan dihadiri sebanyak 30 anggota dewan.
Pada kesempatan ini, tujuh fraksi DPRD Bengkalis menyampaikan pandangan umum yang pada prinsipnya menekankan pentingnya penyusunan APBD 2026 yang cermat, efisien, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicara Nila Fitria, fraksi ini menekankan perlunya penyesuaian dan rasionalisasi belanja daerah secara selektif agar program wajib dan prioritas khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik tetap berjalan optimal.
PDI Perjuangan juga mendorong peningkatan PAD, penguatan tata kelola anggaran yang transparan, serta perbaikan layanan penyeberangan Roro melalui opsi kerja sama dengan pihak lain.
Fraksi NasDem Juru bicara Rumbin Sitio menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah dalam penyusunan APBD.
NasDem menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, sehingga anggaran dapat menjawab kebutuhan prioritas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Fraksi Gerindra, melalui Tantowi Saputra Pangaribuan, Gerindra menegaskan bahwa penyusunan APBD harus selaras dengan kebijakan nasional, khususnya terkait ketahanan pangan, hilirisasi, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi pendapatan melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi.
Gerindra menilai Ranperda APBD harus menjadi pedoman pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKS, juru bicara Hj. Zahraini menyampaikan bahwa APBD merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian daerah dan wajib disusun sesuai regulasi.
PKS menyoroti tiga aspek utama: peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan fasilitas pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, pertanian, dan penciptaan lapangan kerja.
Fraksi ini juga meminta agar APBD selaras dengan agenda nasional, seperti ketahanan pangan dan reformasi birokrasi.
Fraksi PKB, melalui juru bicara Suyanto, PKB menekankan bahwa APBD harus menjadi alat efektif dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan nasional, dan memperkuat ekonomi daerah.
PKB juga menegaskan komitmennya mengikuti pembahasan APBD secara cermat sesuai ketentuan hukum, mengingat waktu pembahasan yang semakin terbatas.
Fraksi Bintang Demokrat Karya, juru bicara Hendra menyoroti proyeksi penurunan anggaran tahun 2026. Fraksi ini meminta pemerintah memastikan bahwa program yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat tetap berjalan.
BDK juga mendorong penyelesaian kewajiban dan utang daerah pada tahun 2026 untuk menjaga stabilitas fiskal serta menghindari hambatan dalam pelaksanaan APBD di tahun berikutnya.
Fraksi Amanat Perindo Persatuan, melalui Laurensius Tampubolon, fraksi ini menilai proyeksi pendapatan APBD Bengkalis 2026 sebesar Rp2,895 triliun telah disusun secara cermat meski kondisi keuangan nasional belum stabil.
Fraksi ini mendorong eksekutif menetapkan skala prioritas yang jelas, menjaga efisiensi anggaran, serta mengelola keuangan daerah secara tepat agar tidak terjadi penundaan pembayaran.
Selain itu, pemerintah diminta lebih proaktif mencari peluang pendanaan pusat, menggali sumber PAD baru, memperkuat BUMD dan sektor ekonomi kreatif, serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Ed Efendi menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan, kritik, dan pandangan konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD Bengkalis.
“Pemerintah daerah berkomitmen menjaga transparansi, memastikan anggaran digunakan secara efektif, serta memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif demi mewujudkan Bengkalis yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah siap menindaklanjuti seluruh masukan fraksi, termasuk peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta efisiensi dan ketepatan pengelolaan keuangan daerah.
