RIAU24.COM -Meski sudah setahun lebih tak lagi menyandang status presiden, rakyat Indonesia kembali menoleh pada satu nama yang tak pernah benar-benar pergi; Joko Widodo.
Di antara riuh percakapan warung kopi dan kemarahan di media sosial, mantan presiden itu kini menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesalahan teknis atau kebijakan yang keliru, dinilai telah kehilangan arah, atau dalam istilah Jawa kuno yang digunakan Rocky Gerung, kehilangan pulung, sebuah anugerah ilahi yang membuat seorang pemimpin mampu membaca tanda-tanda zaman.
“Jokowi sudah kehilangan pulung,” ujar Rocky dengan nada setengah getir melalu akun YouTube-nya.
Bukan sekadar sindiran, tapi pernyataan yang terasa seperti mantra politik. Dalam filsafat Jawa, kehilangan pulung berarti kehilangan legitimasi moral, kekosongan batin yang membuat seorang penguasa tak lagi mampu menangkap irama dunia yang berubah.
Kasus kereta cepat Jakarta–Bandung menjadi panggung utama dari drama ini. Di permukaannya, proyek itu tampak sebagai monumen kemajuan, baja dan beton yang meluncur di atas rel modern, simbol ambisi Indonesia untuk berlari sejajar dengan dunia.
Namun di bawahnya, kata Rocky, bersembunyi cerita lain — cerita tentang kesalahan kalkulasi, utang yang membengkak, dan kebijakan yang terlalu percaya pada janji-janji Tiongkok.
“Ini bukan sekadar proyek gagal,” kata Rocky. “Ini simbol dari keangkuhan seorang pemimpin yang memaksakan kehendak tanpa mendengar rakyatnya.”
Menurutnya, ketika Jepang mundur dari negosiasi dan Tiongkok mengambil alih, aroma mark up mulai tercium. Biaya meningkat, visibilitas ekonomi tak masuk akal, dan kini, seperti Sri Lanka dan Angola yang terjerat utang serupa, Indonesia perlahan merasakan jebakan yang sama, debt trap diplomacy.
Di mata Rocky, semua ini bukan sekadar soal angka dan kebijakan, melainkan soal niat. “Ada mens rea di sana,” ujarnya pelan — istilah hukum Latin untuk ‘niat jahat’.
Ia mengisyaratkan bahwa keputusan memindahkan proyek ke Tiongkok mungkin bukan karena alasan ekonomi semata, melainkan karena ada sesuatu yang lebih pribadi, lebih gelap. “Motif untuk mark up, motif untuk kepentingan kelompok,” tambahnya.
Dan seperti kisah lama yang menolak mati, setiap kali publik menyinggung kereta cepat, isu lain ikut bangkit dari tidur panjangnya: ijazah, relasi keluarga, dan dinasti politik.
Seolah masa lalu yang tak pernah selesai kini menuntut penjelasan. Jokowi, dalam narasi ini, bukan hanya sosok politik, melainkan tokoh tragis yang dikejar oleh keputusan-keputusannya sendiri.
Pertemuan diam-diam antara Jokowi dan Prabowo pada 4 Oktober lalu menambah lapisan misteri baru. “Banyak yang menduga Jokowi sedang mencari proteksi,” kata Rocky.
Dalam tafsir politiknya, Gibran, sang wakil presiden muda adalah jaminan hidup politik Jokowi, semacam polis asuransi terhadap badai hukum yang mungkin datang.
Tapi proteksi macam apa yang bisa menahan gelombang kekecewaan publik yang terus tumbuh di media sosial, di ruang-ruang kuliah, di hati rakyat kecil yang membayar utang lewat pajak dan harga beras yang tak kunjung turun?
Rocky menatap fenomena ini dengan gaya khasnya, antara sinis dan sastrawi. Ia membayangkan bahwa kereta cepat yang dulu diagung-agungkan itu mungkin pada akhirnya justru menjadi metafora paling ironis dari pemerintahan Jokowi. “Kereta yang akan mempercepat perjalanan Jokowi ke Cipinang.”
Sarkasme itu tak hanya menggigit, tapi juga menohok. Ia menggambarkan perubahan nasib yang tak bisa dielakkan, bahwa setiap proyek yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh oleh bobotnya sendiri.
Seperti raja-raja tua yang diingat bukan karena kejayaan, tapi karena kesombongan yang membuat mereka jatuh.
Kini, setahun setelah pemerintahan Prabowo dimulai, beban masa lalu itu mulai terasa. Janji-janji baru, makan siang bergizi, sekolah gratis, ketahanan pangan, terancam tertahan oleh sisa-sisa kebijakan yang ditinggalkan.
“Kalau Prabowo ingin memulihkan kepercayaan rakyat, ia harus berani membongkar apa yang salah di masa lalu,” ujar Rocky
(***)
