RIAU24.COM -Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD.
Oleh karena itu, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi fokus utama. Namun, ia menginginkan istilah pelatihan diganti menjadi pendidikan agar dapat disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru.
Selain itu, dia mengemukakan coding dan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) yang saat ini masih bersifat pilihan, akan diarahkan menjadi mata pelajaran wajib.
"Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan," kata Mendikdasmen dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Jawa Timur, Jumat (17/10) malam seperti dikutip dari Antara.
Saat ini, lanjutnya, coding dan AI masih menjadi mata pelajaran (mapel) pilihan, namun ke depan menjadi pelajaran wajib bagi siswa.
Pada kesempatan itu, Abdul Mu'ti juga membuka peluang bagi PTMA untuk berpartisipasi dalam penelitian kebijakan (policy research) terkait berbagai program pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan karakter dan kebiasaan belajar siswa.
Dalam paparannya, Abdul Mu'ti menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan, khususnya kampus Muhammadiyah-Aisyiyah dalam mengawal reformasi pendidikan nasional.
Abdul Mu'ti menegaskan bahwa setiap kebijakan Kemendikdasmen tidak dibuat secara serampangan, melainkan memiliki dasar filosofis dan kajian yang mendalam.
Dengan semangat kemitraan kulturalistik, ia mengajak seluruh pihak untuk memastikan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan otak, tapi juga menumbuhkan karakter.
Ia menuturkan saat ini Kemendikdasmen memiliki lima hingga enam program prioritas yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama PTMA.
Pertama, revitalisasi satuan pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan sarana prasarana sekolah, tetapi juga mencakup pembenahan sistem manajemen, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.
Program ini diarahkan agar sekolah-sekolah di berbagai daerah mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan efisien dengan dukungan konsultan serta fasilitator profesional.
Revitalisasi tersebut juga meliputi penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, penguatan karakter siswa, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan agar selaras dengan standar nasional dan internasional.
"Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang," ujarnya.
(***)
