RIAU24.COM - Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo memastikan tata kelola kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), era Erick Thohir bermasalah.
Hal ini dibuktikan dengan upaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan 1.000 rekomendasi.
Rekomendasi tersebut untuk memperbaiki tata BUMN, dikutip dari inilah.com, Jumat, 26 September 2025.
Rekomendasi tersebut meliputi sektor energi, pupuk, keuangan, migas, dan lainnya.
"Dalam 26 LHP tersebut, terdapat 212 temuan dengan 80 temuan signifikan dan 1000 rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan BUMN," ujarnya.
Tambahnya, pemeriksaan BPK bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan berbagai subsidi dan kompensasi.
"Serta melakukan pengujian untuk Sistem Pengendalian Internal (SPI)," ujarnya.
Termasuk melakukan pengelolaan pendapatan dan penyaluran subsidi, serta memberikan keyakinan pengelolaan pendapatan dan belanja investasi pada BUMN.
"Sasaran pemeriksaan kali ini meliputi kebijakan kementerian dan lembaga, BUMN holding serta anak perusahaan, hingga manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
