RIAU24.COM - Bahlil Lahadalia hampir tidak pernah lepas dari kontroversi.
Terbaru, dia membuat pegawai SPBU hampir dipecat akibat perusahaan tempat mereka bekerja kehabisan stok BBM, dikutip dari rmol.id, Minggu, 21 September 2025.
Keputusan Bahlil membuat SPBU swasta seperti Shell, Vivo, hingga BP selama tiga pekan terakhir tak punya stok BBM Ron 92, 95, dan 98 yang mereka jual.
Hal ini karena izin impor yang tidak diperpanjang oleh Kementerian ESDM.
Impor diperbolehkan maksimal hanya 10 persen dari volume penjualan 2024, sesuai Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 tanggal 17 Juli 2025.
Hal ini membuat SPBU Shell mengalihkan karyawannya untuk berjualan selain BBM, seperti kopi hingga pelumas di area SPBU.
Kontroversi lainnya, membuat aturan pengecer dilarang jual gas 3 Kg.
Di awal menjadi Menteri ESDM, Bahlil melarang pedagang eceran menjual gas subsidi 3 Kg pada 1 Februari 2025.
Gas melon ini hanya diperbolehkan dijual pangkalan berizin, masyarakat juga diharuskan melampirkan identitas jika ingin membeli gas melon.
Selanjutnya, Bahlil terseret keberadaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ada lima perusahaan tambang di wilayah ini, yakni PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.
Keberadaan tambang ini dikhawatirkan merusak ekosistem Raja Ampat. Setelah gaduh, Presiden Prabowo memerintahkan untuk mencabut izin tambang di Raja Ampat.
Tak samai disitu, Bahlil juga pernah memiliki gelar doktor kilat.
Gelar Doktor kilat ini diambil Bahlil dari Universitas Indonesia (UI).
Bahlil hanya menyelesaikan masa studi 20 bulan, jauh lebih cepat dari standar normal yang membutuhkan waktu 3 tahun lebih.
Disertasi Bahlil berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) UI juga diduga plagiat.
