RIAU24.COM - Perang antara Israel dan Hamas telah menyebabkan kerusakan besar-besaran di Gaza, termasuk hilangnya ribuan nyawa.
Wilayah tersebut juga mengalami kekurangan pangan yang parah akibat konflik tersebut.
Menurut perkiraan, lebih dari setengah juta penduduk menghadapi kondisi yang memprihatinkan akibat kekurangan pangan dan kematian.
Kelaparan diumumkan di Gaza
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah beberapa kali menyatakan adanya situasi seperti kelaparan di Gaza dan mendesak kedua belah pihak untuk menghentikan perang.
Namun, untuk pertama kalinya, Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC), sebuah badan yang didukung PBB dan bertugas menilai kelaparan global, akan secara resmi menyatakan terjadinya kelaparan di Kota Gaza pada Jumat pagi, lapor The Times.
Menurut IPC, pada akhir September situasi bisa menjadi lebih suram karena kelaparan dapat menyebar ke daerah lain, yang akan berdampak pada sekitar 1,07 juta orang, yang sudah menghadapi kekurangan pangan akut.
Kriteria untuk menyatakan kelaparan
Untuk dapat menyatakan terjadinya kelaparan, IPC mengatakan setidaknya 20% rumah tangga harus mengalami kelangkaan pangan ekstrem, 30% anak-anak harus menderita kekurangan gizi akut, dan minimal dua orang per 10.000 harus meninggal setiap hari karena kelaparan.
Lembaga yang didukung PBB ini hanya mengumumkan empat bencana kelaparan sejak didirikan pada tahun 2004. Deklarasi bencana kelaparan terakhir oleh IPC terjadi di Sudan tahun lalu.
Hal ini terjadi di tengah meningkatnya intensitas perang yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Kota Gaza, tempat tinggal sekitar 500.000 orang.
Netanyahu membantah klaim kelaparan
Benjamin Netanyahu di masa lalu membantah tuduhan bahwa pemerintahannya membuat penduduk sipil Gaza kelaparan, dan mengatakan bahwa hanya sandera yang ditawan Hamas yang sengaja tidak diberi makan.
Berbicara dalam konferensi pers awal Agustus, Netanyahu mengklaim media telah mengandalkan angka-angka yang diberikan Hamas dan memutarbalikkan kenyataan di lapangan.
Ia menyalahkan Hamas atas krisis tersebut, menuduh kelompok tersebut mencuri bantuan yang ditujukan bagi warga sipil.
(***)
