RIAU24.COM - Wakil Menteri Luar Negeri Inggris Angela Rayner, dengan langkah berani, telah secara resmi menuntut penjelasan dari Tiongkok terkait bagian yang disunting dari dokumen perencanaannya untuk 'kedubes raksasa' yang diusulkan di Royal Mint Court di London.
Rayner telah memberikan tenggat waktu dua minggu kepada Beijing untuk menanggapi.
Tiongkok harus menyerahkan gambar yang tidak disunting atau membenarkan kelalaian tersebut.
Keputusan akhir atas permohonan cetak biru tersebut diperkirakan akan dikeluarkan pada 9 September.
Apa yang disunting? Mengapa hal itu memicu ketakutan di Inggris?
Gambar rancangan 'kedubes besar' yang diajukan oleh DP9, konsultan perencanaan yang mewakili kedutaan besar Tiongkok, memiliki beberapa bagian yang diarsir abu-abu demi alasan keamanan.
Rencana induk ruang bawah tanah mencakup dua suite bawah tanah dan sebuah terowongan, yang oleh beberapa kritikus disebut sebagai ruang bawah tanah mata-mata modern.
Selain itu, tata letak internal Gedung Pertukaran Budaya dan Gedung Kedutaan juga disembunyikan.
AS dilaporkan telah menekan Inggris untuk menolak proposal tersebut dengan alasan keamanan.
Kedekatannya dengan pusat infrastruktur komunikasi sensitif dan pusat keuangan utama telah menimbulkan potensi risiko spionase.
Kedutaan besar yang diusulkan telah ada sejak tahun 2021; rencana awalnya memiliki kantor diplomatik seluas 620.000 kaki persegi (sekitar 60.000 meter persegi).
Kantor tersebut seharusnya 10 kali lebih besar dari pangkalan Tiongkok yang ada.
Kantor tersebut seharusnya berisi kedutaan, kantor-kantor, 225 rumah, dan sebuah gedung pertukaran budaya.
Namun, terdapat protes yang signifikan mengenai lokasi tersebut. Pemerintah Tiongkok dilaporkan telah mengakuisisi properti ini seharga £255 juta pada tahun 2018.
Telah terjadi protes dari para aktivis di luar konsulat Tiongkok di Manchester pada tahun 2022 yang berujung pada perkelahian dengan petugas keamanan gedung.
Kebangkitan kembali ini telah memicu perdebatan serius di kalangan warga Inggris, dengan banyak kritikus Partai Buruh menyebutnya sebagai titik terendah baru bagi Britania Raya.
Namun, para pengamat, seperti Luke de Pulford dari Aliansi Antar-Parlemen untuk Tiongkok, berpendapat bahwa hal ini mengisyaratkan penolakan terhadap rencana kedutaan yang diusulkan.
(***)
