RIAU24.COM - Elon Musk secara terbuka menyetujui usulan agar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dimakzulkan dan digantikan oleh Wakil Presiden JD Vance.
Perseteruan terbuka ini bermula dari kritik keras Musk terhadap One Big Beautiful Bill Act, rancangan undang-undang andalan Trump yang diperkirakan akan menambah defisit anggaran hingga 3 triliun dollar AS (Rp 48.825 triliun) dalam satu dekade mendatang.
Ketegangan memuncak pada Kamis (5/6/2025), ketika Musk menanggapi unggahan komentator konservatif Ian Miles Cheong.
“Presiden vs Elon. Siapa yang menang? Menurutku Elon. Trump seharusnya dimakzulkan lalu digantikan JD Vance,” tulis Cheong di media sosial.
Musk membalas singkat unggahan tersebut dengan mengatakan, “Ya,” seolah mengisyaratkan bahwa bos Tesla itu mendukung pemakzulan Trump.
Dinamika hubungan Trump dan Musk Hanya beberapa bulan lalu, hubungan Trump dan Musk tampak “mesra”.
Pada Februari, Musk bahkan menyebut, “Saya sangat menyukai Donald Trump.”
Trump bahkan membuat acara perpisahan di Gedung Putih saat Musk mengundurkan diri sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).
Dalam pertemuan tersebut, Musk juga diberi kunci emas simbolis sebagai penghargaan atas kontribusinya dalam mereformasi birokrasi pemerintah AS melalui DOGE.
Trump sempat bercanda bahwa Musk "tidak benar-benar pergi" dan akan terus memberinya nasihat dalam menjalankan pemerintahan.
Pada Selasa, Musk menyebut RUU andalan Trump sebagai “kekejian” dan menyerukan agar parlemen tidak meloloskan RUU tersebut.
Ketika Trump membalas dengan menyebut Musk gila dan menuduhnya tidak setia, Musk menulis, “Tanpa saya, Trump akan kalah dalam pemilu.
Demokrat akan menguasai DPR dan Senat akan 51-49. Begitu tidak tahu terima kasih.” Ketegangan dua tokoh ini makin meningkat ketika Trump mengancam akan mencabut subsidi pemerintah untuk perusahaan-perusahaan milik Musk.
Sebagai balasan, Musk menyatakan akan segera menarik pesawatnya yang digunakan oleh AS untuk mengirim manusia ke luar angkasa.
RUU One Big Beautiful Bill Act sendiri sedang diupayakan untuk disahkan sebelum 4 Juli, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS.
(***)
