RIAU24.COM - Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyurati DPR hingga MPR mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Said mengajak semua pihak menaati konstitusi.
"Ya, kalau ada surat dari, katakanlah, bapak-bapak kita yang purnawirawan soal pemakzulan, tentu DPR sebagaimana yang disampaikan sudah menerima surat tersebut dan, menurut hemat saya, tidak ujug-ujug surat yang masuk itu langsung diproses, dirapim (rapat pimpinan), dari rapim ke Bamus, tapi tentu pimpinan DPR akan mengkaji terlebih dahulu," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).
Said mengatakan proses yang akan dilakukan masih panjang. Ia pun mengajak semua pihak menaati konstitusi yang berlaku.
"Karena pimpinan DPR alatnya banyak, yang pertama. Yang kedua, marilah kita punya ketaatan yang sama terhadap konstitusi kita," ujar Said.
"Sampai saat ini, suara publik di DPR, kata pemakzulan itu kok masih asing? Karena apa, kondisi-kondisi objektif yang kita hadapi sekarang ini, bukan selalu tak berkutat pada politik, tetapi tantangan kita ke depan," tambahnya.
Ia mengatakan yang menjadi perhatian utama saat ini adalah menghadapi tantangan global geopolitik. Said meminta seluruh pihak untuk bersabar tak mendahului apa yang akan dilakukan oleh pimpinan DPR RI.
"Hari ini dan ke depan, tantangan global geopolitik, sikap-sikap negara-negara besar yang bahasa saya melakukan proteksionisme atau deglobalisasi itu justru yang menjadi perhatian utama," ujar Said.
Said kemudian menyinggung pidato yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Lahir Pancasila. Ia berharap seluruh masyarakat Indonesia bersatu.
"Daripada kita ini berkutat pada hal-hal yang menurut hemat saya tanpa mendahului apa yang akan dilakukan oleh pimpinan DPR, kita bersabar saja," ujar Said.
"Bersabar, mari kita lihat perkembangannya seperti apa dan mudah-mudahan sebagaimana pidato Bapak Presiden pada Hari Lahir Pancasila, ayolah kita bersatu padu sebagai bangsa karena tantangannya memang tidak mudah," sambungnya.
Berdasarkan dokumen yang dibagikan forum Purnawirawan TNI tersebut, surat itu ditandatangani oleh Jendral TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, hingga Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Terlampir pula tanda tangan Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno di sana.
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, mengatakan belum menerima surat tersebut. Namun ia menyebut akan mengecek kebenaran stempel yang tertera pada dokumen yang dibagikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
(***)
