RIAU24.COM - Hamas, pada hari Selasa (6 Mei), mengatakan bahwa mereka tidak lagi tertarik untuk menegosiasikan gencatan senjata dengan Israel dan meminta masyarakat internasional untuk menghentikan ‘perang lapar’ Tel Aviv melawan Gaza.
"Tidak ada gunanya terlibat dalam pembicaraan atau mempertimbangkan proposal gencatan senjata baru selama perang lapar dan perang pemusnahan berlanjut di Jalur Gaza," kata Basem Naim kepada kantor berita AFP.
Ia menambahkan untuk mendesak masyarakat internasional menekan pemerintah Netanyahu untuk mengakhiri kejahatan kelaparan, kehausan, dan pembunuhan di Gaza.
Ini terjadi sehari setelah kabinet keamanan Israel menyetujui rencana untuk memperluas operasi militernya di Gaza.
Penaklukan Jalur Gaza
Rencana itu, menurut sumber politik Israel, termasuk penaklukan wilayah Palestina dan promosi emigrasi Gaza.
"Rencana itu akan mencakup, antara lain, penaklukan Jalur Gaza dan penguasaan wilayah, memindahkan penduduk Gaza ke selatan untuk perlindungan mereka," kata sumber itu.
Pejabat itu lebih lanjut menambahkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus mempromosikan rencana Presiden AS Donald Trump untuk keberangkatan sukarela warga Gaza ke negara-negara tetangga seperti Yordania atau Mesir.
Keputusan itu dibuat semalam, beberapa jam setelah militer mengumumkan pemanggilan puluhan ribu tentara cadangan untuk memperluas serangan terhadap Hamas di Jalur Gaza.
Kabinet keamanan, termasuk Netanyahu dan beberapa menteri Israel, dengan suara bulat menyetujui rencana yang bertujuan mengalahkan Hamas dan mengamankan kembalinya sandera yang ditahan di Gaza.
Sumber resmi mengatakan bahwa rencana itu termasuk serangan kuat terhadap Hamas, tanpa membagikan rincian lebih lanjut tentang sifatnya.
Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Eyal Zamir, pada hari Minggu (4 Mei), mengatakan bahwa militer memanggil puluhan ribu tentara cadangan untuk memperluas perangnya di Gaza.
Kabinet juga memberikan sinyal hijau untuk kemungkinan distribusi kemanusiaan di daerah kantong Palestina yang terkepung, yang telah berada di bawah blokade penuh Israel sejak 2 Maret.
“Kabinet menyetujui dengan mayoritas besar kemungkinan distribusi kemanusiaan, jika perlu, untuk mencegah Hamas mengambil kendali pasokan dan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahannya. Selama diskusi kabinet, disebutkan bahwa saat ini ada cukup makanan di Gaza," kata pejabat itu.
(***)
